Menko Pangan Ungkap Terjadi Pemborosan Rp1 Triliun Perbulan Program MBG, SPPG Akan Ditata

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 12 Juni 2026 - 10:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan terjadi pemborosan Rp1 triliun perbulan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia mengatakan program MBG menargetkan pembangunan hingga 21.000 titik SPPG. Namun saat ini, sudah ada 27.877 titik dapur MBG, alias mengalami pembengkakan 6.877 titik.

Maka dari itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penataan ulang pelaksanaan program MBG. Salah satu yang akan ditata terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Jumlah dapur MBG yang jauh di atas target ini membuat anggaran belanja program menjadi semakin boros. Sebagai contoh, dari pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk setiap dapur MBG, pemerintah mengalami pemborosan dana sekitar Rp1 triliun per bulan.

“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan masalah pembengkakan jumlah titik SPPG ini juga terjadi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik, kini membengkak jadi 8.617 titik.

“3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN,” ujar Zulhas.

Atas dasar inilah pemerintah melalui BGN dan Kementerian/Lembaga terkait akan menata ulang pelaksanaan program MBG agar lebih efisien. Ditargetkan pengaturan ulang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan rampung dalam satu bulan ke depan.

“Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” pungkasnya.(*)

Berita Terkait

Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Kejagung
Dorong Perajin Indonesia Mendunia, Selvi Gibran Minta Pengurus Dekranas – Dekranasda Kedepankan Kauntitas
Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Penyebaran LGBT Ancaman Nonmiliter
BPJS Akan Tertibkan Perusahaan yang Tidak Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan
Mahkamah Konstitusi Putuskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung
Ditolak Sejumlah Organisasi, MUI Tetap Perjuangan Sanksi Pidana Perilaku LGBT
FAO Akui Keunggulan Pangan Nasional: Stok Beras Melimpah, Indonesia Tak Lagi Impor dan Siap Ekspor
MK Tolak Permohonan Uji Materiil Soal Kuota Internet Hangus

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 12:09 WIB

Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Kejagung

Jumat, 10 Juli 2026 - 18:12 WIB

Dorong Perajin Indonesia Mendunia, Selvi Gibran Minta Pengurus Dekranas – Dekranasda Kedepankan Kauntitas

Rabu, 8 Juli 2026 - 07:57 WIB

Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Penyebaran LGBT Ancaman Nonmiliter

Kamis, 2 Juli 2026 - 09:17 WIB

BPJS Akan Tertibkan Perusahaan yang Tidak Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan

Selasa, 30 Juni 2026 - 13:56 WIB

Mahkamah Konstitusi Putuskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung

Berita Terbaru

Sulawesi Selatan

Kembangkan Program P4GN, Kepala BNNP Sulsel Temui Ketua DPRD Sulsel

Selasa, 14 Jul 2026 - 14:26 WIB