Oleh: Mashud Azikin
(Pemerhati Isu-isu Publik)
Politik sering dipersepsikan sebagai ruang yang hanya mengenal kehadiran. Siapa yang hadir, dialah yang dianggap menentukan arah. Siapa yang absen, kerap ditafsirkan kehilangan pengaruh. Namun sejarah politik berkali-kali memperlihatkan bahwa tidak semua keputusan besar lahir dari ruang sidang. Ada kalanya, keputusan paling strategis justru lahir dari keberanian mengambil jarak.
Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, yang digelar pada Hari Sabtu : 18 Juli 2026, menjadi panggung yang menarik untuk membaca fenomena tersebut. Di tengah menghangatnya kontestasi kepemimpinan partai, Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin, justru berada di Tanah Suci menunaikan ibadah umrah. Ketika sebagian kader sibuk menghitung suara, membaca peta dukungan, dan mengukur peluang kemenangan, Appi memilih mengenakan pakaian ihram simbol kesetaraan, kesederhanaan, dan kepasrahan di hadapan Tuhan.
Pilihan itu tentu mengundang beragam tafsir. Namun dalam perspektif politik modern, keputusan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk diplomasi keheningan (silent diplomacy), yakni strategi menjaga posisi tanpa harus larut dalam pusaran konflik yang sedang berlangsung.
Dalam ilmu politik, seorang pemimpin tidak selalu memperoleh legitimasi melalui keterlibatan langsung. Pada situasi tertentu, menjaga jarak justru merupakan cara untuk mempertahankan otoritas moral. Ketika sebuah arena dipenuhi rivalitas antarfaksi, keberpihakan yang terlalu dini berpotensi menyempitkan ruang konsolidasi di masa depan. Sebaliknya, sikap netral memberi peluang lebih besar untuk menjadi jembatan setelah kompetisi berakhir.
Dalam konteks itulah kepergian Appi ke Tanah Suci dapat dipahami. Ia tidak sedang meninggalkan politik, melainkan memilih mengelola politik dari ruang yang berbeda. Bukan ruang lobi, melainkan ruang refleksi.
Keputusan tersebut juga memiliki dimensi psikologis yang penting. Politik adalah aktivitas yang menguras energi emosional. Persaingan internal partai sering kali melahirkan tekanan, spekulasi, bahkan konflik personal. Dengan mengambil jeda melalui perjalanan spiritual, seorang pemimpin memperoleh kesempatan untuk menjaga kejernihan berpikir sekaligus mengendalikan ego kekuasaan.
Dalam tradisi kepemimpinan, kemampuan mengendalikan diri sering kali lebih bernilai daripada kemampuan mengendalikan orang lain. Sebab pemimpin yang dikuasai ambisi akan mudah terjebak pada keputusan yang bersifat reaktif. Sebaliknya, pemimpin yang mampu mengendalikan ambisinya cenderung menghasilkan keputusan yang lebih rasional dan berorientasi jangka panjang.
Dari perspektif sosiologi politik, langkah Appi juga memiliki resonansi yang kuat dengan kultur masyarakat Sulawesi Selatan. Di tengah masyarakat yang religius, mendahulukan panggilan ibadah dibandingkan kepentingan politik bukan dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai manifestasi integritas moral. Simbol-simbol religius dalam masyarakat Bugis-Makassar masih memiliki daya legitimasi yang besar terhadap kualitas kepemimpinan.
Namun tentu saja, politik tidak boleh berhenti pada simbol. Nilai sebuah perjalanan spiritual baru memperoleh makna apabila tercermin dalam tindakan setelah seseorang kembali dari Tanah Suci. Ibadah menjadi relevan ketika melahirkan kepemimpinan yang lebih rendah hati, lebih inklusif, dan lebih mampu merawat persatuan.
Di sisi lain, absennya Ketua DPD II Golkar Makassar juga menjadi ujian bagi organisasi yang dipimpinnya. Organisasi yang sehat tidak bergantung sepenuhnya pada figur. Mesin partai seharusnya tetap bekerja, kader tetap solid, dan agenda organisasi tetap berjalan meskipun pemimpinnya sedang tidak berada di tempat. Dalam pengertian ini, kepergian Appi merupakan ujian terhadap tingkat kematangan kelembagaan Partai Golkar Kota Makassar.
Musda pada akhirnya hanyalah satu episode dalam perjalanan panjang sebuah partai politik. Setelah kompetisi selesai, tantangan yang sesungguhnya adalah menyatukan kembali energi yang sempat terpecah. Di titik inilah figur yang mampu menjaga hubungan dengan semua pihak biasanya memiliki posisi strategis sebagai pemersatu.
Karena itu, perjalanan umrah Munafri Arifuddin dapat dibaca bukan semata sebagai perjalanan ibadah pribadi, melainkan juga sebagai metafora politik. Bahwa tidak setiap kemenangan harus diraih melalui konfrontasi. Tidak setiap pengaruh harus dibangun melalui demonstrasi kekuatan. Ada kalanya, pengaruh justru lahir dari kemampuan menahan diri, menjaga marwah, dan memilih diam pada saat yang paling bising.
Dalam dunia politik yang semakin dipenuhi polarisasi, sikap semacam ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memenangkan kontestasi, tetapi juga tentang memelihara ruang bagi rekonsiliasi. Sebab pada akhirnya, politik yang matang bukanlah politik yang melahirkan banyak pemenang, melainkan politik yang mampu mengurangi jumlah pihak yang merasa kalah.
Jika demikian adanya, maka “Diplomasi Ihram” bukan sekadar kisah tentang seorang politisi yang sedang menunaikan umrah. Ia adalah pelajaran bahwa dalam keadaan tertentu, langkah paling strategis bukanlah maju ke tengah gelanggang, melainkan mengambil jarak agar kelak dapat kembali sebagai pemersatu.
Selain itu ada nilai yang mesti didapati dengan Menjadikan Hablumminallah sebagai jalan menuju kemenangan dunia dan akhirat, sebab potret dunia yang begitu kompleks hari ini dengan berbagai persoalan yang ada dapat dituntaskan melalui jalan yang lurus lewat kontrol ibadah.
