Pemkot Makassar Akan Berlakukan Truk dan Bus Antre Pukul 21.00–05.00 WITA, Urai Antrean BBM 

HALLOMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar, bersama Pertamina menyiapkan langkah taktis untuk mengurai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang dalam beberapa hari terakhir mulai mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengusulkan adanya pengaturan khusus bagi kendaraan besar seperti truk dan bus, dengan waktu antrean diarahkan pada malam hingga dini hari, yakni pukul 21.00 hingga 05.00 WITA.

“Saya juga usulkan agar kendaraan besar seperti truk dan bus tidak lagi bebas mengantre sepanjang waktu, melainkan diberikan jadwal khusus pada malam hingga dini hari,” sambung Appi, disampaikan setelah melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sulawesi, Jumat (11/9/2026).

Menurut Appi, antrean truk dan bus yang bercampur dengan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil berpotensi memperparah kemacetan, terutama di SPBU yang memiliki akses jalan terbatas.

“Sehingga saya meminta kepada pihak Pertamina wilayah Sulawesi untuk mengatur waktu sebagai solusi. Tidak ada lagi antrean truk dan bus yang panjang, semau-maunya mau antre. Harus ditentukan jam antreannya,” jelas Appi.

Ia mengusulkan agar antrean bus dan truk dapat diarahkan pada rentang waktu pukul 21.00 WITA hingga 05.00 WITA.

Langkah tersebut dinilai penting agar antrean kendaraan besar tidak bercampur dengan kendaraan pribadi pada jam aktivitas masyarakat.

Dengan pengaturan waktu dan pengelompokan SPBU, akses masyarakat terhadap BBM diharapkan tetap lancar sekaligus mengurangi potensi kemacetan di ruas-ruas jalan sekitar SPBU.

Tak hanya mengatur waktu antrean, Appi juga meminta seluruh fasilitas pengisian BBM di SPBU dioptimalkan, termasuk memastikan seluruh nozzle dan petugas operator bekerja maksimal.

“Anggaplah dari malam jam 9 sampai jam 5 pagi itu, truk dan bus saja bisa antre. Jam 6 hingga sore jangan lagi, giliran kendaraan pribadi,” katanya.

Appi menegaskan, pengaturan tersebut bukan berarti seluruh SPBU harus melayani kendaraan besar secara bersamaan.

Sebaliknya, SPBU perlu dikelompokkan atau diklaster berdasarkan fungsi dan kondisi masing-masing.

Sebagian SPBU nantinya dapat dikhususkan untuk melayani truk dan bus, sementara SPBU lainnya diprioritaskan bagi kendaraan masyarakat, seperti sepeda motor dan mobil pribadi.

“Tidak boleh bersamaan semuanya. Semua SPBU, semua bus dan truk bisa masuk, tidak boleh. Harus ada yang khusus untuk kendaraan pribadi yang tidak boleh diganggu sama bus,” imbuh Munafri.

Menurut Ketua IKA FH Unhas itu, karakteristik setiap SPBU di Makassar berbeda. Ada SPBU yang memiliki akses jalan luas, tetapi ada pula yang berada di ruas jalan sempit.

Jika antrean kendaraan besar terjadi di lokasi dengan akses terbatas, dampaknya dapat meluas hingga menyebabkan kemacetan di jalan sekitar.

“Kan, tidak semua SPBU ini bentuknya sama di Makassar. Ada area yang jalannya kecil. Kalau jalannya kecil terus di situ antre bus, ya macet semua,” jelasnya.

Dia menilai kondisi antrean BBM saat ini bukan situasi normal sehingga membutuhkan pola penanganan yang juga tidak bisa dilakukan dengan cara biasa.

Appi meminta Pertamina segera melakukan pemetaan dan pengelompokan SPBU, termasuk menentukan lokasi yang dapat melayani kendaraan besar dan lokasi yang harus diprioritaskan untuk masyarakat.

Ia memberikan waktu sekitar satu minggu kepada pihak terkait untuk menyusun rencana strategis tersebut.

“Kami minta setelah satu minggu ini menyusun rencana strategis untuk memastikan SPBU mana yang sudah diklaster, yang tidak boleh bercampur, dan mana khusus untuk bus dan sebagainya,” ujarnya.

Jika skema tersebut dapat segera disepakati, Appi berharap penerapannya sudah dapat mulai diuji di sejumlah SPBU pada awal pekan depan.

Pengaturan antrean ini, kata Appi, penting dilakukan karena dampak kelangkaan dan panjangnya antrean BBM mulai mengganggu berbagai aktivitas pelayanan publik.

Bahkan, kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah kota turut terdampak karena harus ikut menghadapi antrean BBM.

“Kalau coba kita lihat, truk-truk pengangkut sampah ini terlambat semuanya. Orang-orang yang mau pergi sekolah, mau ke mana terlambat semuanya,” ungkapnya.

Karena itu, Appi menekankan bahwa pemerintah bersama Pertamina harus memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terlayani tanpa mengorbankan kelompok pengguna lainnya.

“Masyarakat itu tidak boleh dikorbankan, sehingga butuh kolaborasi agar penanganan ini masalah cepat dapat jalan keluar,” tegasnya.

Selain pengaturan waktu antrean, Appi juga mendorong optimalisasi seluruh SPBU yang ada di Makassar. Setiap mesin Nozzle yang tersedia diminta diaktifkan, sementara seluruh operator juga harus bekerja secara maksimal.

Jika persoalan antrean terjadi karena keterbatasan tenaga operator, Appi bahkan membuka opsi pelibatan sumber daya pemerintah kota untuk membantu setelah melalui pelatihan singkat.

Appi juga mendorong agar SPBU dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam sehingga antrean tidak menumpuk pada jam-jam tertentu.

Menurutnya, berdasarkan penjelasan Pertamina, persoalan yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena stok BBM yang langka, tetapi juga berkaitan dengan pola pengelolaan dan pelayanan di lapangan.

“Informasi dari Pak GM bahwa BBM cukup. Artinya, manajemennya, manajerial yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalannya,” ujar Appi.

Untuk memastikan pengaturan berjalan efektif, Appi juga meminta keterlibatan aparat keamanan. Polisi dan TNI diharapkan bersama-sama mengawal pengaturan antrean, terutama jika kendaraan besar diarahkan mengantre pada malam hingga dini hari.

Satgas penanganan persoalan BBM yang telah dibentuk juga akan dioptimalkan dengan melibatkan Pemerintah Kota Makassar.

“Kami pemerintah kota akan siap support ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar ini bisa cepat terselesaikan,” pungkasnya. (*)