Oleh: Dr. Nurmal Idrus
Kelangkaan BBM dan krisis air bersih yang melanda Makassar menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah. Antrean panjang di hampir seluruh SPBU menunjukkan bahwa persoalan ini sudah menyentuh kebutuhan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin terlihat mengambil langkah yang cukup agresif. Secara marathon, ia mendatangi langsung sumber persoalan. Munafri datang ke Pertamina Makassar dan mendesak solusi konkret terkait distribusi BBM. Setelah itu, ia meronda sejumlah SPBU untuk memastikan penyaluran BBM berjalan lancar dan masyarakat tidak terus-menerus terjebak dalam antrean panjang.
Langkah ini penting karena dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir di lapangan, bukan hanya pernyataan di ruang konferensi.
Memang, sebagian besar akar persoalan BBM berada pada kebijakan nasional dan sistem distribusi yang kewenangannya tidak berada sepenuhnya di tangan wali kota. Munafri tidak bisa menentukan produksi maupun kuota BBM. Tetapi ia masih memiliki ruang untuk menekan, mengkoordinasikan, mengawasi dan memastikan kepentingan warga Makassar diperjuangkan.
Keputusan mendorong pembelajaran daring bagi siswa juga dapat dibaca dalam kerangka yang sama: mengurangi mobilitas masyarakat di tengah tekanan konsumsi energi, sembari menjaga proses pendidikan tetap berjalan.
Pada persoalan air bersih, Pemkot Makassar juga berupaya melakukan distribusi secara lebih merata agar krisis tidak semakin membebani masyarakat.
Yang kemudian menjadi menarik adalah perbedaan kecepatan respons antarpemerintahan. Di tengah persoalan yang sebagian besar dipicu faktor nasional, suara Munafri justru terdengar lebih nyaring dan langkahnya terlihat lebih kasatmata di lapangan. Sementara pemerintah provinsi masih ditunggu untuk menunjukkan orkestrasi yang lebih cepat dan kuat dalam menangani persoalan yang dampaknya meluas ke Makassar dan daerah sekitarnya.
Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli siapa yang paling berwenang. Mereka ingin BBM tersedia, antrean berkurang, air mengalir dan aktivitas kehidupan kembali normal.
Dalam kondisi seperti ini, keterbatasan kewenangan seharusnya bukan alasan untuk pasif. Justru di situlah kepemimpinan diuji: seberapa jauh seorang kepala daerah mampu menggunakan kewenangan yang terbatas untuk mencari dan memaksa lahirnya solusi. (*)
