HALLOMAKASSAR.COM – DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan menggelar Diskusi Refleksi 30 Tahun Peristiwa 27 Juli 1996 di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sulsel, Jalan Gunung Bawakaraeng No. 210, Makassar, Senin (27/7/2026).
Mengusung tema “Hak Asasi Manusia dan Demokrasi” dengan subtema “Merawat Ingatan Sejarah, Meneguhkan Jalan Demokrasi”, kegiatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus memperkuat komitmen kader dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Diskusi menghadirkan senior partai sekaligus pelaku sejarah Drs. Jakobus Kamarlo Mayong Padang, akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Muhammad Yahya Mustafa, serta politisi muda PDI Perjuangan Sulsel A. Tenri Uji Idris. Jalannya diskusi dipandu oleh Risfayanti Muin sebagai moderator dan diikuti kader partai, mahasiswa, serta perwakilan organisasi kepemudaan.
Mewakili DPD PDI Perjuangan Sulsel, Husain Djunaid dalam pengantarnya menegaskan bahwa Peristiwa 27 Juli 1996 bukan sekadar peristiwa historis, melainkan tonggak perjuangan demokrasi yang harus terus diingat oleh setiap generasi.
“Peristiwa 27 Juli bukan sekadar catatan sejarah yang dikenang setiap tahun. Ia adalah pelajaran politik dan kemanusiaan yang mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak lahir dengan sendirinya, melainkan diperjuangkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Jakobus Kamarlo Mayong Padang, yang akrab disapa Bung Kobu, mengajak seluruh kader untuk memaknai politik sebagai jalan pengabdian yang menuntut keberanian, konsistensi, dan kesediaan berkorban.
“Berpartai itu berarti berjuang dan siap menderita. Mengurus kepentingan orang banyak tidak pernah mudah. Konsisten itu mahal, sementara pragmatisme selalu memiliki banyak alasan,” katanya.
Menurut Bung Kobu, Peristiwa Kudatuli merupakan embrio lahirnya Reformasi 1998. Ia mengingatkan bahwa pada masa Orde Baru, ruang demokrasi dibatasi dan partai politik mengalami tekanan, termasuk PDI yang menghadapi intervensi politik hingga berpuncak pada peristiwa 27 Juli 1996.
Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Muhammad Yahya Mustafa mengisahkan pengalamannya sebagai wartawan Pedoman Rakyat yang mengikuti dinamika politik PDI sebelum menjadi PDI Perjuangan. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi saksi bagaimana partai menghadapi berbagai bentuk tekanan politik.
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki karakter ideologis yang kuat dengan keberpihakan yang konsisten kepada rakyat kecil atau kaum marhaen.
“Pada masa Orde Baru, legislator PDI dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan wong cilik. Dukungan besar kepada Megawati Soekarnoputri menjadikannya simbol harapan bagi kelompok pro-demokrasi. Ketika Kongres Medan menetapkan Suryadi sebagai ketua umum, kubu Megawati tetap mempertahankan legitimasi politik yang lahir dari dukungan arus bawah,” jelasnya.
Mewakili generasi muda, A. Tenri Uji Idris menegaskan bahwa semangat perjuangan para pendahulu harus terus diwariskan kepada kader muda melalui penguatan ideologi Marhaenisme.
“Kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita hadir hari ini karena ada sejarah yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Ruh ideologi Marhaenisme harus terus digelorakan agar semangat keberpihakan kepada rakyat, demokrasi, dan keadilan sosial tetap hidup di setiap generasi,” tegasnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan H. Ridwan A. Wittiri menyampaikan bahwa refleksi atas Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan bagian dari upaya merawat memori kolektif bangsa agar demokrasi Indonesia tidak kehilangan arah dan jati dirinya.
“Peristiwa 27 Juli mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi tidak pernah datang sebagai hadiah, melainkan lahir dari keberanian, keteguhan sikap, dan pengorbanan banyak pihak. Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama kader PDI Perjuangan, untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, konstitusi, dan keberpihakan kepada rakyat sebagaimana cita-cita perjuangan yang diwariskan para pendahulu,” pungkasnya.
