HALLOMAKASSAR.COM – Komisi X DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR-MPR RI, Selasa (26/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta jajarannya memaparkan program serta rencana pengalokasian anggaran tahun 2026 di hadapan anggota Komisi X DPR RI.
Menanggapi pemaparan itu, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ir. H. La Tinro La Tunrung, menyampaikan tiga poin penting agar program dan anggaran 2026 dapat tepat sasaran, serta mendorong terciptanya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berkualitas.
Mandatory Spending
La Tinro menyoroti model mandatory spending yang ditawarkan Mendikdasmen. Menurutnya, konsep tersebut perlu diperjelas.
“Saya cuman ingin memperjelas bahwa anggaran/biaya yang masuk mandatory spanding harus jelas,” ujar La Tinro.
Ia menambahkan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebenarnya sudah cukup. Namun, perlu ditinjau kembali porsi yang termasuk dalam mandatory spending.
“Sebaiknya sebagian daripada anggaran pendidikan 20 persen itu tidak dimasukkan dalam mandatory spanding,” sambungnya.
Revitalisasi Sekolah
Pada poin kedua, La Tinro menyoroti kebutuhan revitalisasi sekolah. Ia menyarankan agar Mendikdasmen menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan kepala daerah terkait penganggaran renovasi fasilitas umum sekolah, seperti toilet, pagar, sarana olahraga, air, dan listrik.
“Saya ada saran Pak Menteri, untuk anggaran-anggaran kecil seperti ini baiknya Pak Menteri melakukan MoU dengan kepala daerah, karena tanpa MoU mereka kurang perhatian,” jelas La Tinro.
Pendidikan Bermutu, Berkeadilan, dan Berkualitas
Poin ketiga, La Tinro menegaskan pentingnya pencapaian pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berkualitas sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045 di era Presiden Prabowo.
Menurutnya, masih banyak siswa yang belum mencapai kemampuan dasar sesuai jenjangnya.
“Sebab hari ini, masih ada anak-anak kita yang sudah kelas 3 SD namun belum bisa membaca dan berhitung. Kondisi ini miris, dan kita juga pesimis dengan Indonesia Emas 2045 kalau ini terus kita biarkan,” ungkapnya.
La Tinro juga mendorong pemerintah menetapkan standar pembangunan sekolah dan target pencapaian belajar di setiap tingkatan.
“Untuk merealisasikan semua itu, Pak Menteri, baiknya kita memberi standar kepada seluruh sekolah, khususnya dalam membangun. Jadi harus ada standar yang kita buat untuk izin membangun sekolah,” terangnya.
“Pencapaian anak-anak juga perlu kita kontrol di setiap jenjang, agar tidak ada lagi anak-anak kelas 3 SD yang tidak bisa membaca. Dengan begitu, pendidikan yang bermutu dan berkualitas bisa tercapai, dan Indonesia Emas 2045 bisa kita rasakan bersama,” tutup La Tinro.
Rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini berlangsung selama tiga jam.***
