Soal Isu Gratifikasi Jet Pribadi Menag, Idrus: Nasaruddin Umar Tidak Gunakan Uang Negara

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 27 Februari 2026 - 19:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM –Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, angkat bicara terkait tudingan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang dialamatkan kepada Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

Idrus menilai isu tersebut tidak berdasar dan hanya merupakan framing yang sengaja dibangun untuk mempersoalkan sesuatu yang tidak memiliki unsur pelanggaran.

Menurut Idrus, saat itu Nasaruddin Umar menghadiri sebuah undangan peresmian masjid atas undangan Oesman Sapta Odang atau Oso. Ia menegaskan bahwa kehadiran Menteri Agama dalam acara tersebut adalah bagian dari penguatan keumatan.

“Pak Nasar itu diundang. Kalau diundang ya datang. Apanya yang salah? Ini dalam rangka penguatan keumatan, simbolnya masjid yang mau diresmikan,” ujar Idrus kepada wartawan di sela buka puasa bersama IKA UIN Alauddin Makassar, Jumat, (27/2/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan jet pribadi semata-mata untuk mempercepat perjalanan karena agenda yang padat. Idrus menekankan, yang terpenting tidak ada penggunaan uang negara maupun pelanggaran aturan.

“Apakah setelah jadi menteri tidak boleh naik pesawat? Boleh saja. Yang penting bukan menggunakan uang negara dan tidak melanggar aturan,” tegasnya.

Idrus juga menilai langkah Nasaruddin Umar yang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan merupakan bentuk itikad baik dan transparansi.

Menurutnya, bangsa ini membutuhkan sikap bona fide, niat baik, ketulusan, dan keikhlasan dalam menyikapi berbagai persoalan. Ia mengingatkan agar tidak mencari-cari kesalahan ketika tidak ada pelanggaran yang terjadi.

“Kalau tidak ada kesalahan, jangan dicari-cari. Ini bisa merusak rasa saling percaya di tengah masyarakat, apalagi di bulan Ramadan,” kata Idrus sembari mengajak semua pihak untuk mengedepankan solidaritas sosial dan tidak membangun opini yang dapat memperkeruh suasana tanpa dasar yang jelas.(*)

Berita Terkait

Nanik Sudaryati Deyang Mundur dari Kepala BGN
MUI Libatkan Pakar Susun Naskah Akademik Anti LGBT
Komdigi Ungkap Fenomena BUMN yang Kolektor Aplikasi
Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Kejagung
Dorong Perajin Indonesia Mendunia, Selvi Gibran Minta Pengurus Dekranas – Dekranasda Kedepankan Kauntitas
Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Penyebaran LGBT Ancaman Nonmiliter
BPJS Akan Tertibkan Perusahaan yang Tidak Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan
Mahkamah Konstitusi Putuskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 08:38 WIB

Nanik Sudaryati Deyang Mundur dari Kepala BGN

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:40 WIB

MUI Libatkan Pakar Susun Naskah Akademik Anti LGBT

Rabu, 15 Juli 2026 - 07:01 WIB

Komdigi Ungkap Fenomena BUMN yang Kolektor Aplikasi

Sabtu, 11 Juli 2026 - 12:09 WIB

Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Kejagung

Jumat, 10 Juli 2026 - 18:12 WIB

Dorong Perajin Indonesia Mendunia, Selvi Gibran Minta Pengurus Dekranas – Dekranasda Kedepankan Kauntitas

Berita Terbaru

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel,  Jufri Rahman.

Sulawesi Selatan

Soal Mediasi Bupati dan DPRD Gowa, Begini Respons Pemprov

Selasa, 28 Jul 2026 - 05:38 WIB