HALLOMAKASSAR.COM -DPRD Sulawesi Selatan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan ratusan tenaga kesehatan non – ASN yang dihadiri langsung Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi didamping ketua komisi A Andi Anwar Purnomo dan Wakil ketua Komisi A Mizar Roem, Selasa, 14 Oktober 2025.
RDP tersebut membahas beberapa isu penting terkait status Kepegawaian dan kesejahteraan tenaga non ASN. Termasuk pemecatan tenaga non ASN serta tidak terdatanya di pangkalan data BKN RI.
RDP itu juga merespon kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dulu direncanakan pemerintah pusat tahun 2025.
Salah satu nakes, Andi Astrini dari Luwu Utara, mengatakan, banyak nakes di daerahnya tidak terdata lantaran transparansi data dari pemerintah kabupaten ketika pendaftaran PPPK tahap ke dua.
“Aturannya jika sudah ikut tes CPNS maka tidak bisa lagi tes PPPK, akan tetapi ada juga tetap diluluskan juga di tahap kedua, sementara kami di Puskesmas yang berhubungan langsung masyarakat tidak diluluskan,” kata Astrini dalam RDP yang hadiri pihak BKN dan BKAD Sulsel.
“Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah provinsi untuk meneruskan aspirasi kami ke komisi III DPR RI agar kami juga bisa terangkat karena sudah yang puluhan tahun mengabdi tapi belum terangkat, sementara ada juga belum dua tahun mengabdi sudah lulus PPPK,” sambungnya.
Menanggapi itu, Andi Rachmatika Dewi atau Cicu menengaskan, pihaknya akan memfasilitasi keluhan nakes.
“Kehadiran kami di sini untuk memfasilitasi teman – teman dari kabupaten/kota dengan berbagai macam persoalan yang di hadapi nakes,” tuturnya
Cicu berharap hal perlu di kawal secara serius. Apalagi dirinya yang juga berlatar belakang sebagai dokter paham kerja-kerja tenaga kesehatan. Sehingga perlu diperjuangkan kesejahteraannya.
Baca Juga:
Merasa Nama Baiknya Dicemarkan, Hamzah Ahmad Tempuh Jalur Hukum
DKPP, Unhas, dan UMI Bedah Integritas Penyelenggara Pemilu di Makassar
“Hari ini di hadiri oleh semua stekholder sehingga kami berharap aspirasi nakes bisa tersampaikan dengan baik, Ini bagian dari perjuangan kita bersama, meskipun ini ranah kabupaten kota tapi harus di perjuangkan, meskipun saat ini banyak pemotongan anggaran dari pusat,” tegasnya.
“Tentunya hal ini tidak bisa melukai teman-teman nakes yang sudah mengabdi puluhan tahun. Jadi Kami minta untuk segera sama-sama memfalidasi data ,dan kita harus sepakat bersama untuk dibawa ke pusat secepatnya dan verifikasi data harus selesai pekan depan,” sambungnya.
Sementara Mizar Roem menambahkan, aspirasi yang disampaikan nakes akan menjadi perhatian DPRD Provinsi untuk diteruskan ke pusat.
“Aspirasi tenaga kesehatan semua akan kami tampung untuk kami bawa ke pusat sesuai atauran, karena ini butuh secara faktual makanya harus ada validasi data. Kami minta nakes dari kabupaten kota untuk menyampaikan secara tertulis,” imbuhnya. (*)
