MBG Ramadan Dianggap Tak Penuhi Asupan Gizi, Komisi IX Minta Perketat Pengawasan

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 27 Februari 2026 - 09:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini angkat bicara mengenai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan di berbagai daerah, yang dinilai tak memenuhi asupan gizi.

Yahya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun ke lapangan dan memastikan kualitas MBG selama Ramadan.

Mulanya, Yahya menjelaskan anggaran makanan untuk MBG memang bukan Rp 15 ribu. Namun sebesar Rp 10 ribu per porsi.

“Sesuai peruntukannya, anggaran makanan untuk MBG adalah Rp10 ribu. Kalau 15 ribu, itu rinciannya Rp 2.000 untuk insentif yayasan, Rp 3.000 untuk operasional, Rp10 ribu untuk makan MBG,” kata Yahya kepada wartawan, dikutip dari detikcom Jumat, (27/2/2026).

Dia mengatakan yang menjadi sorotan masyarakat menu selama Ramadan ditaksir harganya kurang dari Rp 10 ribu, tetapi hanya Rp 8.000. Sebab, masyarakat dapat dengan mudah menghitung perkiraan harga paket.

“Yang terdiri atas roti kering, kurma, telur, susu dan pisang/buah. Masyarakat sudah bisa menghitung harga MBG selama bulan Ramadan,” ujarnya.

“Sehingga banyak orang tua yang protes karena kecukupan gizinya berkurang. Bahkan tidak sedikit pula yang menolak MBG,” sambungnya.

Yahya mendesak BGN segera bertindak. Dia mengatakan BGN harus turun ke lapangan untuk memastikan kualitas keamanan MBG.

“Atas kasus tersebut, BGN tidak boleh diam, melainkan harus turun ke lapangan memastikan kualitas dan keamanan MBG selama Ramadan tetap terjamin. Tidak boleh berkurang sedikit pun kualitas gizinya,” ujarnya.

Terlebih, kata dia, MBG saat Ramadan dibagikan tiga hari sekali. Yahya mengatakan BGN harus menindak tegas jika ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional terkait kecukupan gizi dan keamanan makanan.

“Jika terjadi dapur SPPG yang nakal yang tidak memenuhi standar operasional kecukupan gizi dan keamanan makanan harus dikasih sanksi yang tegas, mulai teguran sampai diberhentikan sementara,” ujarnya.

Yahya mendesak BGN untuk meningkatkan pengawasan ketat di daerah binaan masing-masing.

“Saya mendesak seluruh aparat BGN untuk turun ke lapangan meningkatkan pengawasan yang ketat di daerah-daerah binaannya. Adanya gangguan dan protes dari warga dapat mengganggu kekhidmatan dan kekhusyukan ibadah puasa. Saya minta BGN ikut menjaga ketenteraman orang-orang yang berpuasa,” tuturnya.(*)

Berita Terkait

Nanik Sudaryati Deyang Mundur dari Kepala BGN
MUI Libatkan Pakar Susun Naskah Akademik Anti LGBT
Komdigi Ungkap Fenomena BUMN yang Kolektor Aplikasi
Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Kejagung
Dorong Perajin Indonesia Mendunia, Selvi Gibran Minta Pengurus Dekranas – Dekranasda Kedepankan Kauntitas
Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Penyebaran LGBT Ancaman Nonmiliter
BPJS Akan Tertibkan Perusahaan yang Tidak Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan
Mahkamah Konstitusi Putuskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 08:38 WIB

Nanik Sudaryati Deyang Mundur dari Kepala BGN

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:40 WIB

MUI Libatkan Pakar Susun Naskah Akademik Anti LGBT

Rabu, 15 Juli 2026 - 07:01 WIB

Komdigi Ungkap Fenomena BUMN yang Kolektor Aplikasi

Sabtu, 11 Juli 2026 - 12:09 WIB

Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Kejagung

Jumat, 10 Juli 2026 - 18:12 WIB

Dorong Perajin Indonesia Mendunia, Selvi Gibran Minta Pengurus Dekranas – Dekranasda Kedepankan Kauntitas

Berita Terbaru

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel,  Jufri Rahman.

Sulawesi Selatan

Soal Mediasi Bupati dan DPRD Gowa, Begini Respons Pemprov

Selasa, 28 Jul 2026 - 05:38 WIB