HALLOMAKASSAR.COM — Pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar terus menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, menjawab aspirasi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat lawatan ke Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, untuk memastikan masyarakat pulau memperoleh akses layanan dan program pembangunan yang setara dengan wilayah daratan.
Munafri membawa berbagai program dan bantuan bagi masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat (12/6/2026).
Kunjungan yang dipusatkan di Pulau Barrang Lompo dan Pulau Bone Tambu tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan dasar serta program pembangunan pemerintah berjalan optimal hingga wilayah terluar Kota Makassar.
Dalam kesempatan itu, Munafri menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat, termasuk bantuan pendidikan senilai sekitar Rp2,1 miliar yang diperuntukkan bagi perbaikan sarana dan prasarana sekolah serta pemberian beasiswa bagi siswa SD dan SMP di wilayah kepulauan.
Dari total bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, sekitar Rp900 juta dialokasikan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), sementara Rp1,2 miliar diperuntukkan bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota untuk memastikan anak-anak kita di wilayah kepulauan mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar Munafri.
Selain menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para siswa, Wali Kota juga meninjau langsung kondisi SD Inpres Barrang Caddi II di Pulau Bone Tambu.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah siswa menerima bantuan beasiswa pendidikan yang diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pendidikan mereka.
Tidak hanya itu, Munafri juga meninjau kondisi SMP Negeri 42 Satu Atap Bone Tambu yang saat ini terdampak abrasi pantai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar mengingat ancaman abrasi yang terus terjadi berpotensi mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Menurut Appi, peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi bangunan sekolah sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan agar fasilitas pendidikan tetap aman dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Ia memastikan revitalisasi sekolah akan menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
“Kalau di anggaran perubahan tahun ini tidak memungkinkan karena kondisi bangunan membutuhkan penanganan menyeluruh,” tuturnya.
“Insya Allah pada APBD pokok tahun 2027 kita akan melakukan revitalisasi maksimal terhadap sekolah SD dan SMP yang ada di Bone Tambu, termasuk fasilitas rumah dinas guru,” sambung politisi Golkar itu.
Menurutnya, penyediaan rumah dinas menjadi penting guna mendukung kelancaran rotasi kepala sekolah dan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan.
Lebih lanjut, Ketua IKA FH Unhas itu juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui kedisiplinan dan kehadiran tenaga pendidik di sekolah-sekolah pulau.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai insentif khusus kepada guru yang bertugas di pulau-pulau terluar sehingga kewajiban pelayanan pendidikan harus dijalankan secara maksimal.
Lanjut dia, Guru yang sudah ditempatkan wajib hadir dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
“Jangan sampai insentif dinikmati tetapi kewajiban tidak dijalankan. Bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik kalau gurunya tidak ada,” tegasnya, menjawab aspirasi warga pulau.
Karena itu, Munafri meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk memperketat pengawasan terhadap tingkat kehadiran guru serta memastikan kualitas layanan pendidikan terus meningkat di wilayah kepulauan.
“Tanggung jawab kita bersama memastikan pendidikan dan kesehatan masyarakat pulau benar-benar terjamin oleh pemerintah,” tambahnya.
Selain sektor pendidikan, Pemerintah Kota Makassar juga menaruh perhatian besar terhadap layanan kesehatan masyarakat kepulauan.
Salah satu program yang tengah dipersiapkan adalah penyediaan ambulans laut guna mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan rujukan ke daratan.
Menurut Munafri, selama ini proses evakuasi pasien kerap terkendala oleh faktor cuaca dan keterbatasan sarana transportasi.
“Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa tersedia ambulans laut. Selama ini kendalanya ada dua, yakni cuaca dan transportasi,” tegasnya.
“Kadang cuacanya baik tetapi transportasinya tidak ada, atau sebaliknya. Karena itu harus ada layanan yang memang disiapkan khusus untuk wilayah kepulauan,” lanjut Appi.
Tidak hanya ambulans laut, Pemkot Makassar juga menyiapkan berbagai program pendukung lainnya, mulai dari bantuan sanitasi dan jamban masyarakat, perbaikan sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga penguatan infrastruktur dasar yang dibutuhkan warga pulau.
Appi menegaskan bahwa wilayah kepulauan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kota Makassar sehingga harus mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan.
Ia menilai pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.
Apalagi, Pulau-pulau di Kecamatan Sangkarang adalah bagian dari Kota Makassar yang harus dijaga bersama.
Karena itu pemerintah terus menyusun berbagai program dan bantuan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah kepulauan.
“Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar hingga pelayanan publik menjadi prioritas yang harus kita jalankan,” pungkasnya. (*)
