HALLOMAKASSAR.COM– Tim Kuasa Hukum PT Hadji Kalla menyiapkan laporan pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah oleh PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD).
Itu setelah Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks antara PT GMTD selaku Penggugat melawan PT Hadji Kalla selaku Tergugat, serta pihak terkait sebagai Turut Tergugat. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan Turut Tergugat, serta menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).
“Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” kata Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan PT GMTD mengandung dua persoalan mendasar, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat, terutama menyangkut ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa, serta tidak dilibatkannya seluruh pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah tersebut.
Majelis Hakim juga mencermati bahwa PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada SHGB Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 m², yang diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala, yang telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, beserta dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan haknya.
Salah satu pertimbangan penting Majelis Hakim adalah adanya perbedaan riwayat administrasi pertanahan yang mendasari klaim masing-masing pihak.
Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tamalate di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I, yang letak fisiknya berada di sebelah timur objek sengketa.
Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai adanya ketidakjelasan mengenai letak dan riwayat administratif objek tanah yang diklaim oleh PT GMTD.
Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ditariknya pihak-pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak, termasuk Ahli Waris Hamid Dg. Lau dan pihak Andi Muda Daeng Serang beserta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle, menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah tersebut tidak dapat diuji secara utuh.
Berkenan dengan itu, PT GMTD membantah klaim kemenangan PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar. GMTD menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang menyatakan gugatannya tidak dapat diterima tidak membatalkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik perseroan ataupun menetapkan PT Hadji Kalla alias KALLA Group sebagai pemilik lahan.
Direktur Utama GMTD, Ali Said, mengatakan sertifikat tanah seluas 163.262 meter persegi yang diklaim perseroan masih utuh. Menurutnya, putusan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks yang dibacakan pada 12 November 2026 tidak memuat amar yang membatalkan sertifikat tersebut maupun menetapkan kepemilikan tanah kepada pihak KALLA.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak KALLA atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali Said.(*)







