Penasihat Hukum Hasan Sulaiman: Harga Pengadaan Nanas Rp14.950, Bukan Rp15.000

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM – Machbud, selaku penasihat hukum Hasan Sulaiman, menegaskan pentingnya membedakan standar satuan harga dalam dokumen APBD dengan harga riil pengadaan bibit nanas Tahun Anggaran 2024 di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut disampaikan Machbud pada 16 November 2026 di Pengadilan Negeri Makassar. Ia menjelaskan, angka Rp15.000 yang tercantum dalam dokumen APBD merupakan standar satuan harga yang bersifat umum dan menjadi bagian dari kebijakan penganggaran daerah melalui Peraturan Daerah (Perda), bukan harga final pengadaan.

Menurutnya, harga yang digunakan dalam proses pengadaan bibit nanas justru sebesar Rp14.950 per unit.

“Jangan mencampuradukkan standar satuan harga dalam dokumen APBD dengan harga pengadaan. Angka Rp15.000 merupakan standar penganggaran, sedangkan harga pengadaan yang digunakan adalah Rp14.950. Begitu pula dengan Penetapan harga dalam proses pengadaan merupakan bagian dari tahapan teknis yang harus ditelusuri melalui dokumen dan kewenangan masing-masing pejabat pengadaan pada organisasi perangkat daerah (OPD).” Tegas Machbud”

Ia menilai, proses penetapan harga, penyusunan spesifikasi teknis, perhitungan HPS, hingga pelaksanaan kontrak merupakan aspek yang harus ditelusuri pada perangkat daerah dan pejabat teknis yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

Machbud juga menegaskan bahwa Hasan Sulaiman, yang saat itu bertugas sebagai staf pendamping Pj Gubernur Sulawesi Selatan, tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan bibit nanas, baik dalam penentuan harga, penyusunan spesifikasi teknis, penetapan HPS maupun pelaksanaan kontrak pengadaan.

Menurut Machbud dalam persidangan beberapa hari yang lalu pada saat pemeriksaan terdakwa, “kita sudah buktikan kepada hakim bahwa yang di tuduhkan kepada saudara hasan terkait penyerahan uang dari penyedia itu tidak benar, dan kami punya bukti bahwa dari tanggal tanggal penyerahan uang itu yang di tuduhkan ke saudara hasan itu tidak benar karena saudara hasan pada saat itu tidak berada di makassar, kami punya bukti dokumentasi dan tiket pesawat dan itu kami sudah perlihatkan kepada hakim dan JPU.” Tegas Machbud.

“Saudara Hasan Sulaiman hanya bertugas sebagai staf pendamping Pj Gubernur. Tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam proses pengadaan bibit nanas. Karena itu, harus jelas apa dasar mengaitkan dirinya dengan proses pengadaan yang secara teknis dilaksanakan oleh dinas terkait,” tegasnya.

Menurut Machbud, pemeriksaan perkara semestinya berfokus pada mekanisme pengadaan, kewenangan pejabat terkait, serta bukti keterlibatan masing-masing pihak. Jangan sampai standar harga dalam kebijakan APBD secara otomatis dikaitkan dengan tanggung jawab pidana pihak yang tidak terbukti terlibat dalam proses teknis pengadaan.

“Hakim harus melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan. Jangan sampai seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pembuktian mengenai kewenangan dan keterlibatannya,” tutupnya.

Berita Terkait

Praperadilan Bahtiar Baharuddin Ditolak, Kejati Sulsel Segera Tahap II Kasus Bibit Nanas
PN Makassar Tolak Praperadilan Bahtiar Baharuddin, Penetapan Tersangka Kasus Bibit Nanas Sah
Yakin Penetapan Tersangka Kedua Bahtiar Baharuddin Sah, Kejati Sulsel Beberkan Bukti Baru dalam Praperadilan
Kejati Sulsel Tegaskan Penetapan Kembali Eks Pj Gubernur sebagai Tersangka Sah
Kejati Sudah Siap Hadapi Praperadilan Mantan Pj Gubernur Sulsel
Ditahan Lanal Balikpapan Tanpa Penjelasan Resmi, Pengacar Kapal Eksportir ke Malaysia Nilai Tak Sesuai Prosedur Hukum
Mantan Bupati Gowa Husniah Talenrang Kembali Tersangka atas Laporan Suaminya
Mantan Bupati Gowa Husniah Talenrang Ditahan dalam Kasus Dugaan Korupsi

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Penasihat Hukum Hasan Sulaiman: Harga Pengadaan Nanas Rp14.950, Bukan Rp15.000

Kamis, 12 November 2026 - 07:13 WIB

Praperadilan Bahtiar Baharuddin Ditolak, Kejati Sulsel Segera Tahap II Kasus Bibit Nanas

Senin, 9 November 2026 - 11:03 WIB

PN Makassar Tolak Praperadilan Bahtiar Baharuddin, Penetapan Tersangka Kasus Bibit Nanas Sah

Jumat, 6 November 2026 - 17:52 WIB

Yakin Penetapan Tersangka Kedua Bahtiar Baharuddin Sah, Kejati Sulsel Beberkan Bukti Baru dalam Praperadilan

Selasa, 3 November 2026 - 07:47 WIB

Kejati Sulsel Tegaskan Penetapan Kembali Eks Pj Gubernur sebagai Tersangka Sah

Berita Terbaru