HALLOMAKASSAR.COM – Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.
Putusan tersebut dibacakan Hakim Tunggal PN Makassar, Arwana, S.H., M.H., dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Senin (9/11/2026).
Dengan ditolaknya permohonan tersebut, penetapan kembali Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar dinyatakan sah menurut hukum.
Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tunggal Arwana menjelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 hingga Pasal 164 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, dibatasi pada aspek formil tindakan aparat penegak hukum.
Karena itu, dalil pemohon yang menyatakan kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak menjadi pertimbangan dalam praperadilan. Hakim menilai persoalan tersebut telah memasuki ranah pembuktian materi pokok perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Terkait keberatan penggunaan alat bukti, hakim menilai pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Sementara penilaian terhadap bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara.
Hakim juga menegaskan, sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti tersebut tetap dapat digunakan kembali.
Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta keterangan ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM dalam persidangan, hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya harus menitikberatkan pada substansi keterangan yang baru, bukan pada orangnya.
Hakim Tunggal juga menyatakan Kejati Sulsel telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka.
Sementara itu, terkait tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) KUHAP, hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan penyidik kepada pemohon saat pemeriksaan.
Dengan demikian, tidak dicantumkannya rincian hak tersebut secara tertulis tidak serta-merta membatalkan keabsahan penetapan tersangka. Hakim juga menilai keberatan pemohon terkait penyebutan namanya dalam surat dakwaan perkara lain tidak memiliki dasar hukum.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut baik putusan tersebut. Ia mengapresiasi hakim yang dinilai telah memeriksa perkara secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta hukum di persidangan.
“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).
Ia juga mengapresiasi Tim Jaksa Kuasa Termohon yang dinilai telah bekerja keras mempertahankan argumentasi hukum dan mematahkan seluruh dalil pemohon selama persidangan.
Pasca-putusan tersebut, Kejati Sulsel akan melanjutkan proses penyidikan dengan merampungkan pemberkasan perkara pokok Bahtiar Baharuddin.
“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tutup Soetarmi.(*)
