HALLOMAKASSAR.COM – Keputusan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan diskresi kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Selatan dinilai tidak serta-merta mengubah peta dukungan pemilik suara.
Pengamat politik, Arief Wicaksono, menjelaskan bahwa diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan organisasi untuk memberikan kesempatan kepada figur tertentu yang dianggap memiliki kapasitas, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi syarat yang ditetapkan.
“Diskresi itu kalau di Golkar atau di semua organisasi sebetulnya maknanya adalah pemberian akses kepada orang-orang yang dianggap bisa. Jadi diskresi itu dikeluarkan untuk orang-orang yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat atau dianggap memiliki catatan tertentu oleh organisasi di masa lalunya,” ujar Arief, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, IAS memperoleh diskresi karena terdapat sejumlah faktor yang berkaitan dengan syarat internal partai, khususnya aspek PDLT atau Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela.
Arief menyinggung rekam jejak politik IAS yang pernah berpindah partai dari Golkar ke Demokrat. Menurutnya, perpindahan tersebut secara internal dapat dipandang sebagai persoalan loyalitas kader.
Namun demikian, ia menilai DPP Golkar melihat Musda Sulsel sebagai momentum penting bagi perkembangan partai sehingga memberikan ruang bagi IAS untuk ikut bertarung.
“Karena Musda ini dianggap sebagai momentum penting bagi perkembangan Partai Golkar di Sulawesi Selatan, maka faktor-faktor yang berkaitan dengan PDLT itu dikesampingkan terlebih dahulu melalui pemberian diskresi,” katanya.
Ia menambahkan, pemberian diskresi bukan hal baru dalam tradisi Golkar. Dalam sejumlah Musda sebelumnya, lebih dari satu kandidat juga pernah memperoleh kebijakan serupa dari DPP.
“Kita bisa ingat ketika Pak IAS bertarung dengan Pak Syahrul. Saat itu diskresi ada dua. Jadi pemberian diskresi ini bisa memiliki banyak makna. Jangan langsung diartikan bahwa yang mendapatkan diskresi pasti akan terpilih,” ujarnya.
Arief menilai peluang IAS masih menghadapi tantangan besar. Ia melihat dukungan mayoritas DPD II saat ini cenderung mengarah kepada Munafri Arifuddin atau Appi.
“Peluang Pak IAS sebetulnya sudah kelihatan dari solidnya dukungan 22 DPD kepada Pak Munafri Arifuddin. Artinya dukungan kepada Pak IAS itu relatif rendah karena 22 DPD tersebut berada di kubu Appi,” jelasnya.
Menurut Arief, IAS saat ini lebih banyak mengandalkan dukungan dari tingkat pusat, termasuk Ketua Umum dan DPP Golkar. Namun, dukungan tersebut belum tentu dapat diterjemahkan sebagai restu penuh yang mampu mengubah pilihan para pemilik suara di daerah.
Ia juga menilai diskresi tidak akan serta-merta mengubah peta dukungan dalam Musda.
“Menurut beberapa orang awam, keluarnya diskresi mungkin akan mengubah peta dukungan. Tapi bagi mereka yang memahami dinamika Golkar, diskresi itu tidak berarti apa-apa selain memberikan akses kepada seseorang untuk ikut maju dalam Musda,” katanya.
Arief menegaskan bahwa tanpa diskresi, IAS tidak dapat mengikuti kontestasi karena adanya syarat PDLT yang harus dipenuhi calon ketua.
“Karena kalau tidak mendapatkan diskresi, dia tidak bisa ikut Musda karena ada syarat PDLT, yaitu Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela. Jadi kalau ada calon yang memiliki persoalan terkait PDLT, harus diberikan diskresi supaya bisa ikut maju. Begitu saja,” pungkasnya. (*)
