HALLOMAKASSAR.COM– Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan bahwa kritik dari internal koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejatinya harus dimaknai sebagai instrumen koreksi untuk memperkuat soliditas, bukan untuk melemahkan partai-partai pendukung pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan Idrus merespons sorotan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, terkait kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum maksimal dalam menjawab persoalan masyarakat. Tiga di antara menteri yang dikritik merupakan kader Partai Golkar, yaitu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Sebelumnya, Kamrussamad menyoroti sejumlah masalah pelayanan publik seperti pemadaman listrik, antrean bahan bakar minyak (BBM), penanganan judi dan pinjaman daring ilegal, hingga akses pembiayaan bagi UMKM yang dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok ekonomi dan kepercayaan investor.
Idrus menilai dinamika kritik dalam koalisi merupakan hal yang wajar selama dilandasi niat tulus, penilaian objektif, faktual, dan berkeadilan.
”Kalau kritikannya disampaikan dengan niat yang tulus, objektif, faktual, jujur, dan berkeadilan untuk memperkuat Koalisi Merah Putih bagi suksesnya Pemerintahan Prabowo, maka penguatan itu akan semakin solid,” kata Idrus dalam keterangan tertulisnya, Jumat 30 Oktober 2026.
Idrus menambahkan bahwa Presiden Prabowo kerap mengingatkan bahwa Indonesia adalah “Rumah Besar” yang harus dirawat bersama sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, kritik hendaknya disampaikan secara komprehensif dan holistik tanpa mengabaikan konteks kebijakan serta dinamika koordinasi antar-instansi.
Secara nada berseloroh, Idrus juga menyentil latar belakang hubungan emosionalnya dengan Kamrussamad dan Bahlil yang sudah terjalin lama sejak aktif di KNPI dan HIPMI. Ia mempertanyakan mengapa sorotan secara spesifik tertuju pada tiga menteri Golkar, sementara kementerian lain tidak secara langsung disebut. Ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara objektif agar tidak justru mendegradasi kredibilitas pengkritik itu sendiri.
Meskipun demikian, Idrus menegaskan bahwa Golkar tidak menolak evaluasi. Dinamika ini justru dijadikan sebagai bahan introspeksi dan pemacu bagi seluruh kader Golkar untuk bekerja lebih proaktif dalam mengawal program-program presiden.
”Sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil, apa pun tantangan dan kritikannya, kita tidak akan goyah sedikit pun mendukung Pemerintahan Prabowo. Ini justru memacu kita untuk memastikan sukses periode pertama sebagai eskalator kepemimpinan Prabowo di periode kedua,” ujar Idrus.
Idrus membeberkan bahwa hubungan serta komunikasi antara Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo sangat intensif. Keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode pertama dipandang sebagai kepentingan strategis Golkar untuk menjaga kesinambungan dukungan politik menuju periode 2029–2034 melalui gagasan Koalisi Permanen Merah Putih.
