HALLOMAKASSAR.COM– Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menahan tersangka berinisial AH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif pada salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp2.315.754.000.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan AH ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli serta mengumpulkan sejumlah dokumen terkait perkara tersebut.
Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (10/11/2026) setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah.
“Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Tim Penyidik bergerak cepat dan profesional untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab,” kata Soetarmi.
AH yang menjabat sebagai Kepala Unit pada lembaga jasa keuangan tersebut ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Penahanan dilakukan setelah tersangka dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan tim dokter Klinik Adhyaksa.
Selanjutnya, AH dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada Februari hingga Mei 2026. AH diduga mengajukan dan mencairkan kredit fiktif dengan cara memanipulasi serta merekayasa data dan persyaratan pengajuan pinjaman.
Proses pengajuan hingga pencairan kredit diduga dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Penyidik menemukan sebanyak 16 kredit fiktif yang diduga dicairkan melalui praktik tersebut. Akibatnya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp2,3 miliar.
Soetarmi mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kejati Sulsel juga mengingatkan para saksi yang dipanggil agar kooperatif selama proses pemeriksaan.
Selain itu, para saksi diminta tidak menghalangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, maupun melakukan upaya lobi terkait penanganan perkara.
Untuk mempercepat proses penyidikan dan pemberkasan, tim penyidik juga akan melakukan penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam perkara ini, AH disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Adapun sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.







