HALLOMAKASSAR.COM– Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) segera melakukan tahap II atau pemberkasan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar yang mennyerat mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.
Itu setelah Praperadilan Bahtiar terkait penentapan tersangka ditolak Pengadilan Negeri Makassar.
Setelah berkas dinyatakan lengkap, jaksa akan segera melimpahkan perkara tersebut ke persidangan.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan penyidik tengah menyelesaikan pemberkasan perkara Bahtiar. Pihaknya berharap berkas tersebut segera dinyatakan lengkap atau P21 sehingga proses hukum dapat berlanjut ke pengadilan.
“Segera kami limpah. Mungkin dalam minggu ini P21,” kata Syarifuddin kepada wartawan di Gedung Kejati Sulsel, Rabu (11/11/2026).
Penyelesaian berkas perkara ini menyusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang menolak seluruh permohonan praperadilan Bahtiar, Senin (9/11/2026). Putusan tersebut membuat penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tetap berlaku.
Putusan dalam perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks itu berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel tahun anggaran 2024.
Syarifuddin mengaku telah memperkirakan hakim akan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar. Dia menyebut terdapat perbedaan mendasar antara penyidikan sebelumnya dan penyidikan yang dilakukan saat ini.
Salah satu persoalan dalam proses praperadilan terdahulu, kata dia, adalah belum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara dalam penyidikan terbaru, penyidik telah mengantongi hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Berdasarkan hasil praperadilan yang lama, kami yakin sepenuhnya akan ditolak. Kalau kita objektif, dulu ditolak karena LHP BPK-nya belum ada. Sekarang ini sudah ada LHP BPKP,” kata Syarifuddin.
Dia menjelaskan, penyidikan terhadap Bahtiar dilakukan kembali dengan menerbitkan surat perintah penyidikan baru. Penyidik juga mengumpulkan alat bukti untuk memenuhi persyaratan penetapan tersangka.
Syarifuddin menegaskan penetapan Bahtiar sebagai tersangka telah memenuhi persyaratan formal. Menurutnya, penyidik sudah memiliki hasil perhitungan kerugian negara dan lebih dari dua alat bukti.
“Alat bukti lebih dari dua sudah ada semua. Jadi pendapat ahli yang menyimpulkan bahwa ini sudah terpenuhi alat bukti yang kami ajukan untuk menetapkan (Eks) Pj Gubernur (Bahtiar Baharuddin) sebagai tersangka, sudah terpenuhi semua,” jelasnya.
Dia mengapresiasi putusan hakim PN Makassar yang menolak seluruh permohonan praperadilan Bahtiar. Syarifuddin menilai pertimbangan hakim sejalan dengan argumentasi yang disampaikan tim jaksa selama persidangan.
“Kami sangat mengapresiasi putusan hakim. Apa yang disampaikan hakim sudah sejalan dengan apa yang kami sampaikan dalam pembuktian di praperadilan,” tuturnya.
Syarifuddin juga menyinggung keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Prof Ibnu. Menurutnya, pemeriksaan praperadilan hanya mencakup aspek formal penetapan tersangka dan tidak masuk ke substansi perkara.
“Praperadilan hanya terbatas pada pemeriksaan formal, bukan masuk pokok perkara. Tidak menilai alat bukti yang dihadirkan maupun kualitasnya. Jadi hanya semata-mata formalitas yang harus dipenuhi oleh penyidik,” imbuhnya.(*)
