Kortastipidkor Polri Tetapkan Bupati Gowa Husniah Tersangka Dugaan Kasus Korupsi

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 25 September 2026 - 15:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin proses pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG) pada 2025-2026.

Dirtindak Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, menyebut penetapan tersangka setelah dilakukan gelar perkara.

“Setelah rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Dalam forum gelar perkara tersebut, forum telah menyepakati penetapan Bupati Gowa, Saudari HT, sebagai tersangka,” kata De Deo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).

De Deo menyebut, dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 30 orang saksi dan 4 orang ahli, di antaranya ahli pidana, ahli hukum perusahaan atau perseroan, ahli bahasa, dan ahli pemerintah daerah.

Sebelumnya, pada Senin (21/9), Kortas Tipikor Polri menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Gowa, Sitti Husniah. Penggeledahan dilakukan selama lima jam.

“Telah dilakukan rangkaian proses penyidikan tindak pidana korupsi berupa tindakan penggeledahan rumah jabatan Bupati Gowa dan Kantor Bupati Gowa oleh tim gabungan antara Kortas Tipikor Polri dan Polda serta Polresta Gowa,” kata Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortas Tipikor Polri Brigjen Hernowo Yulianto kepada wartawan, Selasa (22/9).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa berkas dokumen hingga perangkat elektronik.

“Dari hasil penggeledahan, telah didapat beberapa dokumen fisik/konvensional dan dokumen elektronik,” tutur Hernowo.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c undang-undang TPPU serta KUHP.(*)

Berita Terkait

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla Bakal Laporkan GMTD Dugaan Pemalsuan Surat
Kejati Sulsel Tahan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif, Kerugian Negara Capai Rp2,3 Miliar
Penasihat Hukum Hasan Sulaiman: Harga Pengadaan Nanas Rp14.950, Bukan Rp15.000
Praperadilan Bahtiar Baharuddin Ditolak, Kejati Sulsel Segera Tahap II Kasus Bibit Nanas
PN Makassar Tolak Praperadilan Bahtiar Baharuddin, Penetapan Tersangka Kasus Bibit Nanas Sah
Yakin Penetapan Tersangka Kedua Bahtiar Baharuddin Sah, Kejati Sulsel Beberkan Bukti Baru dalam Praperadilan
Kejati Sulsel Tegaskan Penetapan Kembali Eks Pj Gubernur sebagai Tersangka Sah
Kejati Sudah Siap Hadapi Praperadilan Mantan Pj Gubernur Sulsel

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 07:48 WIB

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla Bakal Laporkan GMTD Dugaan Pemalsuan Surat

Selasa, 17 November 2026 - 08:32 WIB

Kejati Sulsel Tahan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif, Kerugian Negara Capai Rp2,3 Miliar

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Penasihat Hukum Hasan Sulaiman: Harga Pengadaan Nanas Rp14.950, Bukan Rp15.000

Kamis, 12 November 2026 - 07:13 WIB

Praperadilan Bahtiar Baharuddin Ditolak, Kejati Sulsel Segera Tahap II Kasus Bibit Nanas

Senin, 9 November 2026 - 11:03 WIB

PN Makassar Tolak Praperadilan Bahtiar Baharuddin, Penetapan Tersangka Kasus Bibit Nanas Sah

Berita Terbaru

Sulawesi Selatan

UMP Sulawesi Selatan Naik 7,98 Persen, Dari Rp3,9 Juta Jadi Rp4,2 Juta

Minggu, 22 Nov 2026 - 07:39 WIB