HALLOMAKASSAR.COM— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PROJO Sulawesi Selatan mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROJO segera mengambil langkah terkait masa depan organisasi.
Setelah lebih dari satu dekade berada di tengah dinamika politik nasional, PROJO dinilai sudah saatnya membuka diskusi serius mengenai kemungkinan bertransformasi dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik.
Ketua DPD PROJO Sulsel, Herwin Niniala, menilai gagasan tersebut sudah mendesak untuk dibicarakan secara terbuka sebagai bagian dari proses pendewasaan organisasi sekaligus persiapan menghadapi perubahan politik Indonesia menuju Pemilu 2029.
Menurut Herwin, PROJO telah memiliki pengalaman panjang, struktur organisasi yang tersebar di berbagai daerah, serta basis kader dan simpatisan yang selama bertahun-tahun terlibat dalam berbagai agenda kebangsaan.
“Menurut saya, sudah waktunya PROJO berani mendiskusikan masa depannya secara lebih besar. Kita tidak boleh selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung,” kata Herwin di Makassar, Senin, (31/8/2026).
Lebih lanjut, Herwin mengatakan PROJO Sulsel siap mengikuti seluruh proses dan ketentuan verifikasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selama sepuluh tahun, kata dia, PROJO Sulsel telah memiliki struktur kepengurusan di 20 DPC kabupaten/kota, ribuan PAC, serta keterwakilan perempuan.
“Ini sudah melebihi 50 persen sesuai persyaratan KPU,” ujarnya.
Herwin menambahkan, gagasan PROJO menjadi partai politik tidak boleh diterjemahkan hanya sebagai keinginan untuk mendapatkan kekuasaan ataupun jabatan politik.
Transformasi menjadi partai, menurutnya, justru harus dimaknai sebagai upaya memberikan saluran politik yang lebih konkret terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan melalui gerakan kerelawanan.
“Kalau selama ini kita mampu mengantarkan dan mendukung pemimpin, mengapa tidak mulai berpikir membangun wadah politik yang mampu melahirkan pemimpin? Kalau selama ini kita mengawal kebijakan, mengapa tidak mempersiapkan kader-kader yang suatu hari ikut menentukan dan membuat kebijakan?,” katanya.
Herwin mengatakan PROJO memiliki modal sosial dan pengalaman politik yang tidak sedikit. Organisasi tersebut telah tumbuh sejak era Joko Widodo dan kini menyatakan tetap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Karena itu, tantangan terbesar PROJO berikutnya bukan hanya mempertahankan eksistensi organisasi, melainkan menentukan untuk apa kekuatan besar tersebut digunakan dalam jangka panjang.
Pemilu 2029, kata Herwin, akan menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan PROJO. Karena itu, perdebatan mengenai kemungkinan PROJO menjadi partai politik merupakan sesuatu yang sah dalam demokrasi.
“Jangan alergi mendengar kata partai politik. Kalau politik dijalankan dengan benar, politik adalah alat memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya menandaskan.(*)
