HALLOMAKASSAR.COM– Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, mendukung penuh langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil niaga dari India. Di mana mobil terserah diperuntukkan mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Idrus menilai, sikap Ketua Harian Partai Gerindra itu bukan sekadar respons politik, melainkan cerminan cara berpikir strategis yang berpijak pada fondasi konstitusi dan filosofi bangsa.
“Pandangan Pak Dasco untuk meminta penundaan tentu penuh pertimbangan. Jika kita melihat dalam perspektif nilai ‘kebenaran’ dan ‘kepenaran’, maka kebenaran menyangkut konsep besar pembangunan nasional, sementara kepenaran menyangkut adanya kearifan dan kebijakan yang menjamin efektivitas strategi pelaksanaannya,” ujar Idrus dalam keterangannya, Rabu (25/02/2026).
Menurut dia, dalam konteks konseptual, arah kebijakan ekonomi nasional harus berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pentingnya sistem perekonomian nasional yang mandiri, terintegrasi, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi.
Idrus menekankan bahwa filosofi tersebut tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila dan cita-cita besar pembangunan nasional.
“Secara konseptual, kita berbicara tentang penataan sistem perekonomian nasional yang mandiri dan terintegrasi, yang diinspirasi oleh ideologi dan falsafah bangsa. Itu pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945,” katanya.
Namun, lanjut Idrus, konsep besar saja tidak cukup. Pada tataran operasional, strategi pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan komprehensif agar tidak berjalan parsial.
“Kalau kita bicara strategi, itu berarti bicara koordinasi, substansi, dan konsistensi dalam pelaksanaan. Jangan sampai kebijakan strategis justru tidak memberi efek bangkitan bagi industri dalam negeri,” ujarnya.
Sebelumnya, Dasco meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut dengan pertimbangan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Ia menilai kebijakan yang menyangkut penggunaan APBN dan berdampak luas pada industri nasional perlu dibahas secara komprehensif bersama kepala negara.
Idrus menilai, dalam tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo, penataan sistem perekonomian nasional harus semakin ditegaskan, terutama dalam memperkuat industri manufaktur dalam negeri dan rantai pasok nasional.
“Penundaan bukan berarti menolak pembangunan. Justru ini upaya memastikan kebijakan benar secara konsep dan benar dalam pelaksanaannya. Memahami dulu baru mendukung. Jangan mendukung tanpa memahami,” kata Idrus.
Ia menambahkan, dalam kerangka politik Koalisi Indonesia Maju, sinergi antara pemerintah dan parlemen sejatinya merupakan satu kesatuan. Karena itu, menurut dia, langkah Dasco dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga arah kebijakan nasional tetap sejalan dengan arsitektur besar ekonomi presiden.
Kritik terhadap rencana impor juga datang dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan industri manufaktur nasional yang selama ini pertumbuhannya berada di bawah pertumbuhan PDB.
Said bahkan mengutip perhitungan lembaga riset Celios yang menyebut rencana impor itu berpotensi menggerus PDB hingga Rp 39,29 triliun dan menekan surplus industri otomotif.
Meski demikian, Idrus kembali menegaskan bahwa substansi utama persoalan ini bukan semata soal impor atau tidak impor, melainkan konsistensi terhadap desain besar kemandirian ekonomi nasional.
“Ini soal menjaga agar setiap kebijakan selaras dengan cita-cita kemandirian ekonomi. Kita ingin sistem ekonomi yang terintegrasi, kuat, dan berpihak pada kepentingan internal bangsa,” ujar dia.
Ia menambahkan, dalam kerangka Koalisi Indonesia Maju, sinergi antara pemerintah dan parlemen merupakan satu kesatuan dalam menjaga arah kebijakan nasional tetap selaras dengan arsitektur besar ekonomi presiden.
Dengan demikian, dukungan Idrus terhadap Dasco dinilai bukan sekadar sikap politik partisan, melainkan penegasan bahwa kebijakan strategis negara harus diuji dalam dua dimensi sekaligus: benar secara konseptual dan tepat secara operasional.(*)
