HALLOMAKASSAR.COM— Dualisme Partai Persatuan Pembangunan antara kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, berakhir. Keduanya sepakat menyatu usai kesepakatan islah atau damai.
Kesepakatan islah diumumkan dalam jumpa pers di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) yang dipimpin langsung Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Senin (6/10) sore.
Lewat kesepakatan itu, Mardiono resmi disahkan sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030 dan Agus sebagai wakil ketua umum. Sedangkan, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin diumumkan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP. Lalu, di posisi bendahara umum ada Imam Fauzan Amir.
“Hari ini saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum yang baru dimana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi ketua umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi wakil ketua umum, kemudian Pak Gus Taj Yasin menjadi sekretaris jenderal dan Fauzan menjadi bendahara umum ya,” kata Supratman.
Sementara, dalam pernyataannya, Agus mengaku telah bersepakat untuk berdamai dengan Mardiono usai dualisme kepemimpinan mereka.
Agus menambahkan, dengan menerima keputusan islah tersebut, kepengurusan PPP di bawah Mardiono akan dimulai dari nol sambil dilakukan proses transisi.
“Jadi ini dalam transisi ini akan melakukan proses sesuai mekanisme partai. Jadi ini adalah merupakan sejarah dalam hal rekonsiliasi ini,” katanya.
“Masa transisi ini harus kita, ibarat ini harus dienolkan dulu nih,” katanya.
Agus juga memutuskan tak akan melayangkan gugatan terhadap penetapan Mardiono berdasarkan keputusan Kemenkum.
Baca Juga:
Makassar Dipilih Jadi 10 Kota Hub GSIH, Appi: Ekosistem Digital Kita Kolaborasikan melalui MCH
Ketua AMPI Makassar Paparkan Lonjakan Suara dan Kursi Golkar Makassar di Era Appi
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Terkendali Anggaran
“Jadi itu tidak kami lakukan karena sudah dimediasi dan bahkan sekarang ini Pak Menteri sudah sebagai wakil dari pemerintah untuk menyatukan kembali,” kata Agus.
Kubu Agus sebelumnya berencana akan melayangkan gugatan ke PTUN atas penetapan Mardiono sebagai ketua umum oleh Kemenkum. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 2020-2025, M Romahurmuziy atau Romy.
Dia mempertanyakan ucapan Mardiono yang meminta agar seluruh kader PPP bergabung di bawah kepemimpinannya. Sebab, kata dia, seharusnya Maridono yang bergabung karena menjadi minoritas di PPP.
Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Muktamar yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) lalu.
Dua kubu antara M Mardiono dengan Agus Suparmanto saling adu klaim terpilih sebagai Ketum PPP. Sementara itu, Kementerian Hukum menandatangani SK Kepengurusan PPP kubu Mardiono.(*)
Baca Juga:
