HALLOMAKASSAR.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan terus memperluas jejaring pengawasan partisipatif melalui sektor akademis. Kali ini, Bawaslu Sulsel melakukan penjajakan kerjasama kelembagaan dengan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makassar (UINAM), Selasa (27/1/2026).
Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Senat FUF UINAM ini dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh. Kehadirannya disambut langsung Ketua Program Studi Ilmu Politik UINAM, Dr. Awal Muqsith, beserta jajaran.
Ketua Prodi Ilmu Politik UINAM, Awal Muqsith, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan kelanjutan positif dari hubungan baik yang sebelumnya telah terjalin dengan Bawaslu RI. Ia berharap kemitraan ini dapat memperkuat edukasi politik bagi mahasiswa.
“Semoga kegiatan ini mampu memperkuat mitra strategis, terutama dalam memberikan edukasi ilmu politik. Kami sangat senang menerima Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk kolaborasi yang berkelanjutan,” ujar Awal Muqsith.
Merespons hal tersebut, Samsuar Saleh menegaskan kesiapan Bawaslu Sulsel untuk menyesuaikan skema kerjasama dengan kebutuhan akademik UINAM. Ia menawarkan pertukaran pengetahuan yang aplikatif terkait kerja-kerja nyata pengawasan di lapangan.
“Bentuk kerjasama dapat berupa praktisi Bawaslu yang mengajar di kelas, atau mahasiswa Ilmu Politik yang datang belajar langsung ke Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, hingga tata kelola pemilu,” jelas Samsuar.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak memetakan sejumlah agenda konkret yang akan segera dilaksanakan, di antaranya; 1. Program Bawaslu Mengajar: Mengisi mata kuliah kepemiluan oleh praktisi Bawaslu; 2. Laboratorium Demokrasi: Kunjungan belajar mahasiswa ke Kantor Bawaslu Sulsel; 3. Literasi & Publikasi: Kolaborasi penerbitan jurnal, buku, dan modul pengawasan; dan 4. Pengabdian Masyarakat: Skema KKN Tematik pengawasan pemilu.
Sebagai langkah nyata, Bawaslu Sulsel dan Prodi Ilmu Politik UINAM segera menyiapkan payung hukum (MoU/MoA) untuk memperkuat legalitas dan keberlanjutan kolaborasi ini ke depannya.
