HALLOMAKASSAR.COM– Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin menyambut langsung kunjungan audiens dan rapat koordinasi dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pertemuan antarlembaga penegak hukum ini berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Rabu (4/11/2026).
Rombongan KPK dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) KPK Wilayah IV Sulawesi, Edi Suryanto, didampingi jajaran tim satgas wilayah. Audiensi ini merupakan wujud nyata implementasi sinergi dan kolaborasi penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Kajati Sulsel dan Direktur Korsupgah KPK saling bertukar informasi serta membahas berbagai isu krusial terkait penanganan dan penyelesaian perkara korupsi yang sedang berjalan. Diskusi juga difokuskan pada langkah-langkah penguatan fungsi supervisi, percepatan penanganan kasus-kasus yang menjadi atensi publik, serta upaya pencegahan kebocoran anggaran daerah dan penyelamatan kerugian keuangan negara.
Kajati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Korsupgah KPK Wilayah IV. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berkomitmen penuh untuk terus menjalin kerja sama yang solid dengan KPK.
“Kolaborasi lintas lembaga ini sangat penting agar penegakan hukum tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih cepat, efisien, berkepastian hukum, dan memberikan efek jera yang nyata,” kata Syarifuddin.
Sementara itu, Direktur Korsupgah KPK Wilayah IV, Edi Suryanto, mengutarakan bahwa koordinasi dan supervisi adalah amanat undang-undang yang terus didorong oleh KPK untuk memastikan tidak ada hambatan operasional di lapangan.
“KPK berharap sinergi yang terbangun harmonis dengan Kejati Sulsel ini dapat semakin merapatkan barisan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik tindak pidana korupsi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkap Edi Suryanto.(*)
