Oleh: Arief Wicaksono (Akademisi)
Akhir-akhir ini, saya memperhatikan bahwa wacana kepindahan Appi dari Partai Golkar yang dia besarkan, seringkali secara terburu-buru direduksi maknanya menjadi, kira-kira partai mana yang akan dipilihnya. Di media sosial maupun di media konvensional telah banyak diberitakan bahwa Partai Demokrat punya kecenderungan yang sangat besar untuk menjadikan Appi sebagai kadernya. Informasi-informasi lain juga menggambarkan bahwa Gerindra dan Nasdem juga digadang-gadang menjadi tempat yang sesuai bagi Appi untuk berlabuh. Kesan yang ditangkap publik, Appi menjadi rebutan banyak parpol.
Menurut saya, persoalan sebenarnya bukan di partai mana Appi akan berlabuh, tapi lebih ke apa yang sebenarnya membuat Appi diperebutkan oleh partai-partai itu. Dalam artikel terdahulu, saya sudah menggambarkan, bahwa di era kemerosotan kepercayaan kepada partai politik, kekuatan figur menjadi kunci bagi partai untuk mendapatkan insentif elektoral. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya ada pada jenis kapital yang ia bawa, kapital yang pada dasarnya melekat pada figur, bukan pada partai.
Oleh karena itu, narasi kepindahan Appi ke Demokrat di berbagai platform media, perlu dibaca secara obyektif. Persepsi publik di platform digital seringkali bergerak lebih cepat daripada realitas negosiasi politik yang sesungguhnya. Namun apakah narasi tersebut mencerminkan realitas yang sesungguhnya? Bisa iya, bisa tidak. Sebagai figur yang punya modal personal yang kuat, Appi juga tentu menjalin komunikasi dengan elit-elit politik partai lain. Seperti komunikasi politik Appi dengan elit Gerindra atau elit Nasdem misalnya, sejauh ini kurang terdengar riuh di ruang digital, tetapi merupakan variabel yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kalkulasi finalnya. Justru karena absennya hiruk-pikuk itu, bisa menjadi tanda bahwa ada proses yang kemungkinan berjalan lebih senyap dan lebih matang.
Selama ini ada asumsi keliru yang perlu diluruskan, yaitu asumsi bahwa partai manapun yang merekrut Appi otomatis akan adiuntungkan tanpa syarat, sementara Appi tinggal menikmati posisi tawarnya. Realitasnya akan tidak selalu seperti itu, bahkan bisa jadi terbalik. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partai yang bergantung pada figur yang dominan, justru menyerahkan beban konsolidasi internal kepada figur tersebut, bukan sebaliknya. Begitu Appi bergabung dengan partai manapun, apakah Demokrat, Gerindra, atau Nasdem, atau partai apapun, ia tidak hanya membawa modal personalnya, tapi juga menanggung ekspektasi untuk membangun ulang mesin partai di level yang lebih luas.
Bagian paling krusial yang jarang masuk jadi wacana media arus utama, dan tepat kiranya jadi pertimbangan Appi adalah masih berjalannya pembahasan revisi UU Pemilu di Jakarta yang mengerucut pada opsi kenaikan parliamentary threshold (PT) dari 4 persen menjadi 5 persen, partai-partai koalisi pemerintah termasuk Golkar dan Gerindra, telah menyatakan kesepahaman pada angka ini, Demokrat dalam posisi bertahan, dan Nasdem justru mengusulkan 7 persen. Yang membuat kalkulasi ini relevan untuk Appi adalah posisi partai-partai yang menjadi pertimbangannya tersebut berdasarkan hasil Pileg 2024.
Misalnya Gerindra, partai itu memperoleh 13,22% suara nasional pada Pileg 2024. Dengan komposisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Gerindra masuk kategori aman bila disandingkan dengan treshold 4 persen bahkan 5 persen sekalipun. Sementara itu, Nasdem memperoleh 9,65% suara nasional, dan dalam kategori threshold 5 persen, Nasdem masih termasuk aman, bahkan ketika disandingkan dengan targetnya sendiri, 7 persen. Sedangkan Demokrat meraih sekitar 7, 43% suara nasional dalam Pileg 2024. Partai ini masuk juga kategori aman, namun berada di wilayah aman yang paling tipis.
Pada momentum itulah, perlu kiranya Appi menghitung secara cermat, kemungkinan bahwa dirinya, dan seluruh personal kapital yang dimiliki, elektabilitas, jaringan, rekam jejak sebagai vote-getter, justru akan tersedot habis untuk kerja-kerja defensif menjaga, agar minimal di Makassar dan umumnya di Sulawesi Selatan, Appi dapat berkontribusi meloloskan partai yang ia masuki dari lubang jarum PT yang semakin tinggi, sekaligus meningkatkan jumlah kursi pada DPRD, alih-alih diinvestasikan untuk melakukan peningkatan atas kekuatannya sendiri. Belum lagi jika konstalasi nasional berubah kembali dan mempengaruhi atau merubah komposisi elit partai besar seperti Golkar misalnya. Kasus Nusron Wahid di Kementrian ATR-BPN sudah bisa jadi bahan bacaan bahwa konstalasi nasional dapat saja berubah dengan sangat cepat, dan itu harus juga menjadi pertimbangan.
Logika inilah yang saya yakin telah dipahami oleh Appi. Appi dapat membaca dan bertimbang, bahwa dalam situasi seperti ini, kekuatannya sebagai figur sekaligus sebagai Walikota Makassar, akan sangat menentukan posisi dirinya, apakah harus bertahan di Golkar atau justru masuk ke partai lain. Kalau pun masuk di partai lain, Appi harus memastikan bahwa dirinya memiliki keleluasaan opsional, termasuk opsi dengan kalkulasi risiko yang secara struktural lebih rendah, partai yang memiliki modal keamanan yang memadai, dan tidak memperlakukan Appi hanya sebagai penyelamat elektoral di Makassar atau di Sulsel pada pemilu berikutnya.
Sekali lagi, Appi yang harusnya menentukan, apakah daya tawar dirinya dapat dengan mudah dan murah, dikonversi menjadi kekuatan yang riil, atau justru habis terpakai untuk menambal kerapuhan struktural partai yang akan ia masuki.***
