HALLOMAKASSAR.COM– Tim Satuan Tugas (Satgas) IV.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau langsung sejumlah proyek infrastruktur strategis Multi-Years Project (MYP) tahun 2025-2027 total senilai Rp3,7 triliun dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi di lapangan per 29 Juli 2026, realisasi progres fisik pada pekerjaan Preservasi Jalan Paket Empat secara umum masih terkendali serta dalam kategori berjalan baik,” kata Kepala Satgas Koorsup KPK IV.2 Tri Budi Rochmanto.
Pantauan proyek strategis tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Pinrang, Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Wajo. Pengerjaan jalan di Pinrang Batas Rappang, Mario–Binabaru–Batas Kabupaten Pinrang, Batas Kabupaten Sidrap–Malimpung, dan Impa-Impa–Anabanua di Kabupaten Wajo
Selain pengerjaan jalan, tim turut memantau pekerjaan Daerah Irigasi (DI) Alakarajae dan Bilokka di Kabupaten Sidrap, serta mengumpulkan informasi dengan pelaksana pekerjaan seperti konsultan pengawas, maupun pejabat terkait untuk mendapatkan gambaran termasuk kendala dihadapi.
Proyek Preservasi Jalan Paket IV MYP di Sulawesi Selatan meliputi penanganan 15 ruas jalan sepanjang 286,80 kilometer dengan anggaran senilai Rp615,6 miliar tersebar pada empat kabupaten masing-masing Kabupaten Soppeng, Wajo, Bone dan Barru.
Proyek Preservasi Jalan Paket IV Multi-Year Project (MYP) Provinsi Sulawesi Selatan mencakup penanganan 15 ruas jalan sepanjang 286,80 kilometer. Proyek senilai Rp615,6 miliar ini tersebar di Kabupaten Barru, Soppeng, Wajo, dan Bone. Sementara Rehabilitasi DI Paket III senilai Rp89,8 miliar.
Program pembangunan melalui skema MYP tahun anggaran 2025-2027 tersebut dengan total sebesar Rp3,7 triliun dialokasikan Pemprov Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi untuk perbaikan infrastruktur jalan, irigasi serta rumah sakit.
Mengingat anggaran dialokasikan cukup besar, Tim Koorsup KPK mendorong Pemprov Sulsel terus berkoordinasi secara prokatif dan formal dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan, maupun Kementerian Pekerjaan Umum.
Koordinasi tersebut diperlukan, kata Tri Budi, guna memastikan regulasi terkait mitigasi eskalasi harga, kemungkinan skema penyesuaian nilai kontrak (price adjustment), serta tata kelola pengadaan dalam menghadapi dinamika pasokan material.
Ia menegaskan, fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terus dijalankan demi mendukung penyelesaian proyek dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi dan kemampuan fiskal daerah.
“KPK berkomitmen terus mendampingi Pemprov Sulsel agar proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah ini dapat terselesaikan tepat waktu dan tepat guna demi kemanfaatan masyarakat luas, tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku,” katanya menegaskan.
Dalam pemantauan lapangan selama tiga hari tersebut, Tim Koorsup KPK didampingi jajaran Pemprov Sulsel dari Inspektorat, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang.(*)
