HALLOMAKASSAR.COM – Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah mengatakan Informasi pengawasan pemilu yang akurat dan mudah dipahami menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Karena itu, Bawaslu Sulawesi Selatan terus mengevaluasi kualitas komunikasi publik agar setiap informasi yang disampaikan tidak hanya cepat diterima, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, penguatan komunikasi publik harus menjadi proses yang berkelanjutan dan dibangun melalui sistem yang mampu menjaga kualitas informasi serta pelayanan kepada masyarakat.
Alamsyah menegaskan bahwa pengelolaan kehumasan tidak boleh bergantung pada individu, melainkan harus menjadi bagian dari sistem kerja organisasi yang terus berjalan meski terjadi pergantian pimpinan maupun personel.
“Kita bekerja bukan by person, karena kita bekerja by system,” tegas Alamsyah saat memberi pada kegiatan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentas di Media Center Bawaslu Kabupaten Maros, Kamis (23/7/2026).
Lanjut, dia menjelaskan tantangan kehumasan saat ini tidak lagi sekadar memastikan informasi tersampaikan dengan cepat, tetapi juga bagaimana informasi tersebut mampu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga.
“Saat ini tantangan humas bukan hanya bagaimana informasi dapat tersampaikan dengan cepat, tetapi bagaimana informasi tersebut dapat dipercaya. Kredibilitas lembaga dibangun melalui komunikasi yang konsisten, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bawaslu Sulsel secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja komunikasi publik seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil monitoring Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan seluruh 24 Bawaslu Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan telah menyampaikan laporan kehumasan secara berkala.
Dalam periode April hingga Juni 2026, jajaran Bawaslu di Sulawesi Selatan memproduksi 2.498 konten media sosial yang terdiri atas konten grafis dan video Reels, serta menerbitkan 607 berita sebagai bagian dari diseminasi informasi pengawasan kepada masyarakat.
Menurut Alamsyah, data tersebut tidak dimaksudkan sekadar menjadi ukuran produktivitas publikasi, melainkan menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik.
Keberhasilan kehumasan, kata Alamsyah, tidak hanya ditentukan oleh banyaknya konten yang diproduksi, tetapi juga oleh kemampuan membangun narasi yang kuat dan memperluas kolaborasi dengan media massa agar informasi pengawasan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Dia menambahkan, penilaian terhadap kinerja kehumasan juga mencakup dua aspek penting, yakni kemampuan internal dalam mengelola pemberitaan dan kemampuan membangun relasi dengan media. Kedua aspek tersebut menjadi indikator penting dalam memperkuat kredibilitas lembaga melalui komunikasi publik yang profesional.
“Evaluasi komunikasi publik bukan semata mengukur banyaknya konten yang diproduksi, tetapi memastikan setiap informasi yang disampaikan Bawaslu memiliki nilai bagi masyarakat, mudah dipahami, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan Pemilu,” tutup Alamsyah.
