PKB Sulsel Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

HALLOMAKASSAR.COM — Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulawesi Selatan mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan PKB, lantaran tingginya biaya politik dalam pelaksanaan Pilkada langsung.

Sekretaris PKB Sulsel, Muhammad Haekal, mengatakan wacana Pilkada tidak langsung sebenarnya sudah lama menjadi bahan diskusi internal di tubuh PKB.

Diskusi tersebut berangkat dari evaluasi terhadap besarnya biaya politik yang harus ditanggung kandidat dalam Pilkada langsung.

“Wacana ini sudah lama didiskusikan di internal PKB. Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah cost politik Pilkada langsung yang sangat tinggi dan sudah tidak rasional,” ujar Haekal dalam keterangannya, Selasa, (30/12/1025).

Ia menambahkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi berlatar belakang upaya menutupi biaya politik yang besar saat kontestasi Pilkada.

“Kalau kita melihat fakta beberapa kepala daerah yang tertangkap, itu sebagian besar karena menutupi cost politik yang tinggi. Maka salah satu jalan keluar yang kami pandang adalah Pilkada dikembalikan ke DPRD,” jelasnya.

Haekal mengakui Pilkada tak langsung pernah diterapkan di Indonesia, namun kemudian diubah menjadi pemilihan langsung karena dianggap tidak demokratis. Namun, setelah model pemilihan langsung dijalankan, PKB menilai biaya yang timbul justru sangat besar.

“Dulu dianggap tidak demokratis. Tapi setelah pemilihan langsung dijalankan, kesimpulannya biaya politiknya sangat tinggi dan tidak rasional,” katanya.

Berdasarkan kajian internal PKB, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efisien dari sisi anggaran politik dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat.

“Kalau dibandingkan hasil kajian kami, Pilkada lewat DPRD itu lebih murah dan cost-nya tidak sebesar pemilihan langsung,” tambahnya.

PKB Sulsel, lanjut Haekal, memandang
pemilihan kepala daerah melalui perwakilan rakyat di DPRD dapat menjadi salah satu solusi, baik untuk pemilihan gubernur, wali kota, maupun bupati. Bahkan, khusus untuk posisi gubernur, PKB mengkaji opsi penunjukan langsung oleh Presiden.

“Dalam kajian PKB, gubernur itu posisinya sebagai kepala daerah yang juga perwakilan pemerintah pusat di daerah. Maka lebih baik sekalian ditunjuk oleh Presiden, tidak usah dipilih,” ungkapnya.

Meski demikian, Haekal menegaskan bahwa wacana ini masih sebatas bahan kajian dan belum menjadi keputusan final partai. Ia menyadari bahwa gagasan tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

“Ini masih bahan kajian, belum final. Tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju,” ujarnya.

Terkait potensi praktik politik uang jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, Haekal menyebut tidak ada sistem yang sepenuhnya bebas dari penyimpangan. Namun, sistem demokrasi akan terus dievaluasi dan diperbaiki seiring berjalannya waktu.

“Tidak ada jaminan seratus persen. Tapi sistem itu kan terus berjalan dan dievaluasi. Kalau tidak langsung, berarti perwakilan rakyat yang memilih. Atau untuk gubernur, sekalian saja dipilih Presiden,” pungkasnya.(*)