Pemprov Sulsel dan BI Perkuat Keuangan Syariah

HALLOMAKASSAR.COM –Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menghadiri Closing Ceremony Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Phinisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Jum’at 7 November 2025.

Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan yang Kolaboratif, Inovatif, dan Inklusif” dilaksanakan oleh Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Suslsel, dimana BEKS ini telah dilaksanakan selama satu bulan penuh di bulan Oktober 2025 yang melibatkan berbagai instansi dan stakeholder daerah.

Jufri Rahman menyebutkan,  Bulan Ekonomi & Keuangan Syariah (BEKS) 2025 telah menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia, beserta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Upaya ini akan terus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan kemandirian ekonomi umat.

“Membangun ekonomi dan keuangan syariah tidak bisa single sektor, harus ada kolaboratif lintas sektor. Kehadiran kita disini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di Sulsel ingin melihat ekonomi dan keuangan syariah berkembang kedepannya. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia,” ujarnya.

Mengingat, potensi ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia ataupun negara mayoritas muslim, bahkan di negara yang mayoritas non muslim.

Jufri Rahman menyebutkan, bahwa Bulan Ekonomi & Keuangan Syariah (BEKS) 2025 telah menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia, beserta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Upaya ini akan terus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan kemandirian ekonomi umat.

Sekda Sulsel juga mengusulkan agar membuka peluang skema kredit untuk Pondok Pesantren. “Kementerian Keuangan sudah membuat skema kredit usaha rakyat, dalam rangka mendorong usaha rakyat yang membutuhkan akses permodalan. Kalau bisa pondok pesantren juga diberi akses skema kredit, misalnya tanpa bunga dan dibatasi nilainya,” ungkapnya.

“Hal ini akan membantu koperasi pondok pesantren, banyak usaha yang bisa dilakukan oleh pesantren misalnya digunakan untuk usaha ternak ayam petelur utnuk memenuhi telur untuk SPPG yang membutuhkan 3 ribu telur per hari,” tambahnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Purnama A menjelaskan, bahwa Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah telah dilaksanakan selama sebulan penuh di bulan Oktober 2025, dengan terlaksana 18 kegiatan yang diikuti sekitar 5 ribu peserta.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan, berupa peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, kemandirian ekonomi pondok pesantren, ekosistem halal value chain, keuangan syariah dan sosial syariah.

Dalam acara ini pula, dilakukan penandatanganan kerjasama pasokan antara Koperasi Kolaborasi Bisnis Pesantren dengan SPPG dan mitra bisnis lainnya, penyerahan sertifikat juru sembelih halal kepada peserta pelatihan dan sertifikasi juleha di Sulsel, penyerahan sertifikat Nazhir Wakaf, penyerahan sertifikat halal kepada penyelia SPPG di Sulsel, penyerahan sertifikat halal reguler kepada rumah potong Unggas, sertifikat Zona KHAS SMA 17 Makassar dan Kantin Koperasi Kantor Gubernur Sulsel.

Dilanjutkan tausiyah oleh Syekh Muhammad Jaber dengan tema “Meneladani Rasulullah dalam Membangun Ekonomi Syariah yang Berkah”. (*)