Survei Membuktikan: Penertiban Parkir Liar dan PK5 di Makassar Didukung Penuh Masyarakat Luas

HALLOMAKASSAR.COM— Lembaga Survei Parameter Publik Indonesia (PPI) telah membuktikan, kebijakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melakukan penataan kota mendapat dukungan masyarakat luas.

Hasil survei PPI menunjukkan legitimasi
publik memasuki satu tahun kepemimpinan Munafri Arifuddin terhadap berbagai kebijakan seperti penertiban parkir liar, penertiban lapak PKL 5 di atas fasum – fasos, hingga relokasi pasar, mendapat dukungan kuat.

Diketahui, survei PPI tersebut dilakukan awal Februari 2026 dengan koresponden 600 orang. Adapun tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,08 persen.

Direktur Eksekutif PPI, Ras MD, memaparkan salah satu kebijakan dengan tingkat dukungan tertinggi adalah penertiban parkir liar.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 97,5 persen masyarakat yang mengetahui kebijakan tersebut menyatakan mendukung langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota.

“Dari mereka yang tahu, 97,5 persen menyatakan mendukung. Ini angka yang sangat tinggi, hampir menyentuh 100 persen,” ungkap Ras dalam pemaparannya, jelang satu tahun kepemimpinan Munafri-Aliyah, di Hotel Mercure Makassar, Kamis (19/2/2026).

“Angka tersebut menunjukkan legitimasi publik yang sangat kuat, sehingga pemerintah tidak perlu ragu dalam melanjutkan kebijakan penertiban parkir liar di berbagai titik kota,” sambung Ras MD.

Sejak awal masa kepemimpinannya, Munafri Arifuddin tak ingin sekadar hadir sebagai simbol pemerintahan. Ia memilih turun langsung ke lapangan, menyentuh persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, mulai dari parkir liar hingga lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas saluran drainase dan trotoar.

Langkah penertiban yang dilakukan bukan sekadar soal estetika kota. Di balik itu, ada upaya mengembalikan fungsi ruang publik: trotoar untuk pejalan kaki, drainase untuk mencegah genangan, dan badan jalan agar tetap lancar dilalui kendaraan.

Titik-titik parkir liar yang selama ini memicu kemacetan mulai ditata ulang, sementara lapak-lapak yang menghalangi akses publik didorong untuk direlokasi secara bertahap dan persuasif.

Kemudian, kebijakan penertiban PKL di tempat terlarang juga mendapat dukungan mayoritas masyarakat. Survei mencatat, tingkat awareness publik terhadap kebijakan ini mencapai hampir 80 persen.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 84,9 persen responden menyatakan mendukung penertiban PKL yang berjualan di atas drainase maupun trotoar.

“Ini bukan angka sedang. Dukungan 84,9 persen adalah angka fantastis untuk kebijakan yang sifatnya non-populis. Artinya mayoritas warga mendukung upaya penataan ruang publik,” jelasnya.

Ras menyebut, kebijakan relokasi pasar juga menunjukkan pola dukungan serupa. Meskipun tingkat awareness terhadap kebijakan ini tidak mencapai 50 persen, namun dari masyarakat yang mengetahui kebijakan tersebut, sebanyak 91,4 persen menyatakan mendukung.

“Dengan demikian, tiga kebijakan penertiban yang dinilai tidak selalu populer, yakni penertiban parkir liar, penertiban PKL di lokasi terlarang, dan relokasi pasar, justru mendapatkan dukungan mayoritas publik dengan angka di atas 80 persen,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, PPI juga memetakan dukungan berdasarkan kelompok usia. Hasilnya, menunjukkan dukungan terhadap penertiban parkir liar berada di atas 90 persen pada seluruh segmen usia, mulai dari Gen Z, Milenial, Gen X, hingga Baby Boomers.

Sementara itu, untuk penertiban PKL, dukungan di seluruh kelompok usia berada di atas 80 persen. Adapun kebijakan relokasi pasar juga memperoleh dukungan di atas 88 persen pada berbagai kategori usia.

“Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan kota yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, dipimpin. Pak Munafri, diterima secara luas lintas generasi,” terang Ras MD.

Survei juga mengurai dukungan berdasarkan wilayah di 15 kecamatan Kota Makassar. Mayoritas kecamatan menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan penertiban.

Misalnya, di Kecamatan Biringkanaya, 100 persen responden mendukung kebijakan penertiban parkir liar.

Sementara dukungan terhadap penertiban PKL di kecamatan tersebut mencapai 93 persen, sedangkan relokasi pasar mendapat 87,9 persen.

Sementara di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, dukungan terhadap penertiban PKL hanya berada di angka 33,3 persen.

Meski demikian, untuk penertiban parkir liar dan relokasi pasar di kecamatan tersebut justru mendapat dukungan penuh, masing-masing 100 persen.

“Secara keseluruhan, mayoritas masyarakat di wilayah daratan Kota Makassar menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap kebijakan penertiban yang dijalankan pemerintah kota,” katanya, menunjukan rujukan hasil survei.

Pada kesempatan ini, Ras MD menyebutkan, persepsi terhadap Layanan Publik. Selain kebijakan penertiban, survei juga mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Sebanyak lebih dari 86 persen responden menilai layanan kesehatan di Kota Makassar berada dalam kategori baik.

“Sementara itu, untuk sektor pendidikan, lebih dari 80 persen masyarakat menyatakan kualitasnya baik,” paparnya.

Issu lain, disampaikan juga, soal dukungan terhadap Proyek PSEL
Isu lain yang turut diuji dalam survei adalah rencana pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Dia menambahkan, secara keseluruhan, hasil survei Parameter Publik Indonesia menunjukkan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, sejumlah kebijakan strategis yang diambil mendapat legitimasi kuat dari publik.

Dukungan yang tinggi terhadap kebijakan penertiban, persepsi positif terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta persetujuan terhadap proyek strategis menjadi indikator bahwa masyarakat memberikan kepercayaan signifikan terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar.

“Temuan ini sekaligus menjadi modal politik dan sosial bagi pak Wali Kota Munafri, untuk melanjutkan agenda penataan dan pembangunan Kota Makassar ke depan,” pungkasnya. (*)