HALLOMAKASSAR.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah mendapatkan evaluasi dari Kemendagri dan 22 kementerian/lembaga.
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muh. Saleh, mengatakan seluruh masukan telah menjadi bahan perbaikan dokumen perencanaan lima tahunan tersebut.
“Alhamdulillah kemarin kita sudah evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, ada tanggapan masukan dari 22 kementerian/lembaga untuk penyempurnaan. Sekarang kita sesuaikan dengan 45 program prioritas gubernur yang diturunkan menjadi delapan prioritas gubernur dan wakil gubernur,” dikutip, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Untuk sektor infrastruktur, Pemprov Sulsel menetapkan porsi anggaran besar sesuai mandat pemerintah pusat.
“Infrastruktur kan kita punya, yang pertama 2025 sampai 2027 kita sudah punya dengan DPR, jelas tinggi. Kemudian 2028 kan ada mandatoring untuk infrastruktur.
40 persen dari segi anggaran itu APBD,” ungkapnya.
Selain itu, ketahanan pangan juga menjadi fokus, mengingat posisinya sebagai salah satu poin utama astacita.
“Ketahanan pangan pasti kita fokuskan, dan penekanannya harus selaras dengan RPJMN,” tambahnya.
Saleh menjelaskan, penyempurnaan yang dimaksud mencakup sejumlah indikator di berbagai bidang, mulai dari urusan wajib hingga urusan penunjang.
Menurutnya, perbaikan mencakup sejumlah indikator di berbagai bidang, baik urusan wajib maupun penunjang. Semua juga harus selaras dengan program nasional (RPJMN) dan astacita. ***
Baca Juga:
Bawaslu Sulsel Perkuat Pengawasan Data Pemilih melalui Koordinasi dengan Dukcapil
Respons Kelangkaan LPG 3 Kg di Makassar, Wali Kota Munafri Minta Pertamina Perketat Pengawasan
Bukan Euforia, tapi Kepercayaan Bersyarat: Menkeu Baru di Tengah Pasar yang Menahan Napas
