HALLOMAKASSAR.COM – Penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja pengawas pemilu membutuhkan mekanisme yang jelas, pendampingan profesional dan berpengalaman, serta kepastian agar korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang tepat.
Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam kunjungan kerja dan audiensi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli bersama jajaran sekretariat dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (18/11/2026). Guna memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus merumuskan standar operasional penanganan kasus.
Mardiana Rusli mengatakan, meskipun Bawaslu telah memiliki regulasi internal dan membentuk Pokja PKS, namun pengalaman praktis di lapangan tetap menjadi kebutuhan mendesak. Sehingga menurutnya, Bawaslu Sulsel perlu menjalin sinergi dengan lembaga stakeholder yang berpengalaman menangani persoalan serupa di Sulawesi Selatan.
“Kita memang memiliki regulasi, tetapi dalam pelaksanaan teknis di lapangan kita perlu banyak belajar dan membangun sistem informasi yang kuat. Lebih baik kita berguru langsung pada lembaga yang sudah berpengalaman untuk melakukan sharing knowledge mengenai bagaimana mitigasinya, penanganannya, hingga proses pemulihan korban,” ujar Mardiana Rusli di sela-sela audiensi.
Ia mengakui bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan sumber daya maupun fasilitas khusus, terutama terkait layanan konseling dan tenaga ahli pendampingan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan UPT PPA menjadi pintu masuk strategis untuk memastikan setiap jajaran pengawas pemilu, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pengawas ad hoc mendapatkan perlindungan yang memadai.
Salah satu poin krusial yang didalami dalam pertemuan tersebut adalah standarisasi penanganan kasus dari aspek psikologis dan pembuktian hukum. Dalam diskusi teknis tersebut, Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus UPT PPA Sulsel, Hairiyah menekankan bahwa layanan konseling untuk korban kekerasan seksual tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terlebih kasus tersebut berpotensi berlanjut ke proses hukum.
Menurutnya, ketentuan hukum mensyaratkan bahwa pendampingan maupun asesmen psikologis yang hasilnya dapat dijadikan alat bukti atau keterangan ahli harus dilakukan oleh tenaga profesional berlatar belakang psikolog klinis. Hal ini pula yang membuat banyak kasus di daerah di Sulawesi Selatan dirujuk ke UPT PPA Sulsel akibat terbatasnya tenaga psikolog klinis
“Dalam ketentuan hukum yang sebenarnya, psikolog untuk pendampingan itu memang harus psikolog klinis. Kalau kasusnya akan ditindaklanjuti ke ranah hukum, hasil asesmen sebagai keterangan ahli tidak bisa digunakan apabila bukan dari psikolog klinis,” jelasnya.
UPT PPA Sulsel juga menyambut baik pembentukan Pokja PKS di lingkungan Bawaslu Sulsel serta menyatakan kesiapan penuh pihaknya untuk menerima rujukan kasus apabila membutuhkan penanganan ahli lebih lanjut. Menurutnya, penanganan awal di tingkat internal Bawaslu dapat disinergikan secara langsung dengan layanan rujukan.
“Jika ditangani terlebih dahulu di internal Bawaslu, lalu dalam perkembangannya berlanjut dan membutuhkan hasil asesmen psikolog klinis, kami sangat terbuka (welcome) untuk dirujuk kepada kami,” tambah Hairiyah.
Mardiana mengapresiasi keterbukaan UPT PPA Sulsel tersebut. Skema rujukan yang jelas dinilai sangat membantu Pokja PKS Bawaslu Sulsel dalam memetakan batas kewenangan penanganan administratif di tingkat internal dan langkah pendampingan hukum di tingkat eksternal, sekaligus mendorong penguasaan teknik komunikasi yang empatik agar korban berani bersuara (speak up).
Sebagai tindak lanjut langsung dari audiensi ini, Bawaslu Sulsel berencana segera menggelar kegiatan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari UPT PPA Sulsel. Sosialisasi tersebut akan menyasar seluruh jajaran internal Bawaslu Sulsel hingga ke tingkat Bawaslu kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan agar memiliki pemahaman yang seragam terkait pencegahan dan alur penanganan kasus kekerasan seksual.







