PDI Perjuangan Tolak Pilkada Lewat DPRD

HALLOMAKASSAR.COM-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menolak tegas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, mengatakan sikap partainya tak berubah soal pemilihan langsung dalam pilkada.

Pada 2014, kata Komaruddin, PDIP juga menolak aturan pilkada tak langsung yang sempat disahkan lewat UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

UU itu sempat mengatur pilkada digelar secara tidak langsung. Meski belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan aturan itu lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Jadi, kalau ada usul pilkada dipilih DPRD, kami tentu menolak, sikap kami tidak berubah,” kata Komarudin Watubun.

Menurut dia, pemilihan langsung merupakan bagian dari proses demokratisasi pada sistem pemilu sejak Reformasi 1998. Komar menilai jejak-jejak reformasi mestinya tidak mudah dihapus hanya karena selera penguasa di kursi pemerintahan.

“Nah jangan sampai ada gejala-gejala semua jejak reformasi itu dihilangkan lalu kita kembali lagi ke pada zaman suram masa lalu. Karena apapun sistem yang digunakan harus melakukan kajian lebih dalam melibatkan publik. Tidak bisa dibuat menurut selera, karena berkuasa ya sudah, padahal itu belum tentu baik menurut rakyat,” katanya.

Oleh karenanya, PDIP, kata Komar, akan tetap pada posisi agar pilkada digelar langsung. Dia bilang PDIP akan selalu berdiri pada kehendak rakyat.

Dia menilai pemilihan tak langsung atau melalui DPRD tak serta bisa menyelesaikan permasalahan pemilu yang selama ini kental dengan praktik politik uang. Menurut Komar, tak ada yang bisa menjamin bahwa pemilu tak langsung membuat ongkos politik semakin murah.

“Kalau calon-calon diajukan dengan mahar ya tetap membengkak juga. Kan begitu. Siapa pastikan kalau anggota DPR [DPRD] itu bisa dikontrol tidak terlibat dalam pemilihan,” kata dia.

Komar juga menegaskan partainya saat ini masih fokus membantu penanganan dampak bencana banjir dan longsor, terutama di Sumatra. Menurut dia, hal itu sesuai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Komar mengingatkan energi bangsa saat ini mestinya fokus pada pemulihan dampak bencana, alih-alih mengusulkan wacana perubahan sistem politik.

Menurut dia, pemerintah juga harus fokus pada evaluasi perizinan pemanfaatan hutan yang menjadi penyebab banjir hebat di Sumatra.

“Dan juga memikirkan kebijakan ke depan, mengevaluasi izin hutan soal kelapa sawit maupun HPH, dengan peristiwa besar hari ini, dibandingkan sibuk urus pemilu 2029 itu,” kata Komarudin. (*)