HALLOMAKASSAR.COM — Tingginya mobilitas penduduk dinilai menjadi salah satu tantangan baru dalam pengawasan data pemilih menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Andarias Duma’ dalam kegiatan Ngabuburit Pengawasan yang digelar Bawaslu Sulsel di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (9/3/2026).
Menurut Andarias, perpindahan penduduk yang cukup besar di beberapa wilayah berpotensi memengaruhi akurasi data pemilih apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Pengawasan data pemilih ke depan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Misalnya di Toraja, ada ribuan warga yang saat ini sedang atau akan berangkat bekerja ke Morowali. Mobilitas seperti ini tentu akan berpengaruh pada akurasi data pemilih jika tidak diantisipasi dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai dinamika sosial seperti migrasi tenaga kerja perlu menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu dalam proses pemutakhiran data pemilih.
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menambahkan bahwa pengawasan terhadap data pemilih tidak hanya berfokus pada prosedur administrasi, tetapi juga memastikan data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Yang diawasi oleh Bawaslu bukan semata-mata kerja KPU sebagai institusi, tetapi bagaimana pergerakan data pemilih itu sendiri, apakah akurat dan mutakhir sesuai kondisi warga yang memiliki hak pilih,” jelasnya.
Melalui kegiatan diskusi ini, Bawaslu Sulsel berupaya memperkuat pemahaman internal lembaga terkait dinamika data pemilih serta meningkatkan kesiapan pengawasan menuju tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang.
Diskusi yang berlangsung menjelang waktu berbuka puasa ini diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Sulsel serta komisioner Bawaslu kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
