Luwu Raya Tak Kebagian Pembangunan Infrastruktur

HALLOMAKASSAR.COM — Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan menunjukkan tidak terjadi pemerataan di setiap daerah.

Bahkan Luwu Raya yang meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, tak tersentuh pebaikan infrastruktur jalan tahun anggaran 2025.

Itu diketahui setelah Komisi D menggelar rapat kerja bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappelitbangda membahas program lima paket fisik preservasi jalan tahun 2025 dengan skema multiyears di Gedung DPRD Sulsel, Senin, 11 Agustus 2025.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid menyampaikan lima paket preservasi jalan menunjukkan ketidakadilan dan ketidakpemerataan pembangunan. Ada delapan kabupaten/kota yang tidak tersentuh perbaikan jalan dengan skema multiyears ini.

“Jadi yang tidak mendapatkan (preservasi jalan multiyears) ialah semua Luwu Raya, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, Maros. Itulah yang namanya ketidakadilan,” ucap Kadir.

Adapun pekerjaan infrastruktur tersebut, antaranya, paket 1 meliputi ruas jalan meliputi Kota Makassar, Gowa, Sinjai dan Bulukumba dengan total anggaran Rp539.254.560.000.
Kemudian paket 2, ruas jalan yang diperbaiki meliputi Gowa, Makassar, Takalar dan Jeneponto yang anggarannya mencapai Rp292.432.191.000.

Lalu paket 3 ruas jalan yang diperbaiki ialah Kabupaten Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Barru dan Tana Toraja dengan anggaran Rp528.935.790.000.

Pada paket 4, penanganan preservasi jalan meliputi Barru, Soppeng, Wajo dan Bone dengan anggaran Rp681.747.077.000.

Sedangkan paket 5 menangani Bone, Soppeng, Pangkep dan Barru yang akan menghabiskan anggaran Rp417.704.883.000.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Esra Lamban melayangkan protes keras terhadap lima paket jalan ini. Ia mempertanyakan kenapa Luwu Raya dan Toraja tidak masuk dalam preservasi jalan multiyears ini.

“Ada apa ini, sampai (wilayah) kami tidak dapat. Tolong dijelaskan,” kata Esra Lamban.

Politikus PDIP ini meminta penjelasan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappeda alasan Luwu Raya dan sejumlah daerah lainnya tidak kebagian paket preservasi jalan. Sehingga Esra memiliki alasan ketika nanti menjelaskannya ke masyarakat di Dapilnya.

“Masa sampai hatinya bapak ibu ini menyusun ini barang-barang, (wilayah) kita tidak ada di dalam. Padahal ini uang Rp2,3 triliun bisa dibagi ibu. Bisa dibagi. Sedangkan uang Rp100 ribu saja bisa dibagi ibu, apalagi ini uang Rp2,3 triliun, bukan uang sedikit. Kok tega-teganya,” ujar Esra Lamba.

Dia mengaku, paket preservasi jalan ini perlu diperjuangkan sebab bakal dianggarkan di APBD. Esra tak mau menunggu Inpres Dana Desa dari APBN yang tidak pasti kapan turunnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sulsel, Astina Abbas mengungkapkan pihaknya tetap memberikan perhatian terhadap Luwu Raya. Sekalipun ruas jalan provinsi tak masuk dalam preservasi jalan multiyears ini.

“Sekarang ini sudah terkontrak DBH sawit, kemudian 35 kilo mau ditangani dan ada 3 buah jembatan (mau dibangun/diperbaiki). Progresnya dari balai sudah 76%, sambil menunggu izin lingkungannya. Karena kalua harus melebarkan, maka harus ada izin dari kementerian,” terang Astina.

Plt Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Muh Saleh menyampaikan program 5 paket fisik preservasi jalan multiyears ini bukan satu-satunya jalan untuk memperbaiki jalan di Luwu Raya. Masih ada cara lain yang bisa ditempuh.

“Jadi ini bukan satu-satunya cara untuk melakukan penanganan di ruas jalan di Luwu Raya. InsyaAllah, Pemeritan Provinsi Sulawesi Selatan punya komitmen dalam perencanaan lima tahun kedepan,” bebernya.

“Mulai dari 2026, kita sudah melihat kondisi konstruksi RPJMD kita, sudah mengarahkan penanganan bahwa belanja modal 40 persen untuk penanganan jalan. Komitmen ini kita bangun,” tandasnya. (*)