HALLOMAKASSAR.COM –Isu anggaran untuk sewa helikopter di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) sebesar Rp2 miliar bukan hoaks.
Itu terungkap ketika Komisi A DPRD Sulsel melaksanakan rapat kerja bersama Biro Umum Pemprov Sulsel terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/4/2026).
Awalnya, Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Anwar Purnomo, menyampaikan dalam pembahasan LKPJ ada beberapa yang menjadi perhatian. Antaranya soal SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di Biro Umum sebesar Rp53 miliar lebih.
“SiLPA Biro Umum53,6 miliar. Ternyata, jumlah tamu tidak sebanyak yang direncanakan oleh Biro Umum, sehingga anggarannya tidak terserap maksimal,” ucap Legislator PKB itu.
Di tempat yang sama, anggota Komisi A DPRD Sulsel Fadriaty, menuturkan selain penemuan SiLPA, anggaran makan dan minum di Biro Umum juga menemukan SiLPA Rp3 miliar untuk penyewaan helikopter.
“Realisasi anggaran untuk penyewaan helikopter tahun 2025 nol persen, sudah dianggarkan Rp3 miliar tapi tidak terpakai sehingga menjadi SiLPA,” ucapnya.
Legislator Demokrat mengaku kaget karena saat rapat nomenklaturnya bukan tertulis ‘helikopter’, melainkan ‘Program Pelayanan Pendukung Mobilitas’.
“Jadi, awalnya kita tidak tahu kalau isinya adalah sewa helikopter,” tuturnya.
“Sekarang tahun 2026 ada lagi Rp2 miliar, dan ini sudah jelas peruntukannya untuk sewa helikopter, bukan lagi yang lain,”ungkapnya.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel membantah kabar terkait penggunaan anggaran Rp2 miliar untuk sewa helikopter.
Pernyataan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Pemprov Sulsel, Muhammad Salim Basmin, sebagai respons atas informasi yang beredar di sejumlah media.
Ia menegaskan, Pemprov Sulsel belum pernah mengalokasikan ataupun merealisasikan anggaran untuk penyewaan helikopter.
“Kami tegaskan sekali lagi bahwa berita tersebut tidak benar atau hoaks,” ujar Salim Basmin dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu.(*)
