HALLOMAKASSAR.COM – Pemerintah menegaskan industri padat karya, menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian di tengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja.
Penegasan itu disampaikan sejumlah menteri
usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Selasa, (4/8/2026).
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pemerintah akan memastikan setiap regulasi yang berkaitan dengan sektor padat karya disusun secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu juga berlaku terhadap proses harmonisasi kebijakan yang berkaitan dengan industri tembakau.
“Karena itu nanti akan kita atur regulasinya secara baik, ya. Tentu memperhatikan semua stakeholder,” kata Supratman kepada wartawan seusai pembukaan Rakerkonas Apindo.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menyampaikan pemerintah terus memantau perkembangan sektor usaha padat karya.
“Oke, kita monitor terus. Tadi kan Pak Airlangga (sambutan pembukaan Rakerkonas Apindo) sudah menyampaikan beberapa program,” kata Yassierli.
Menurutnya, berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja telah dilakukan.
Antaranya, program magang nasional yang mendapat respons sangat tinggi dari masyarakat. Pada pembukaan batch pertama sebanyak 50 ribu peserta, jumlah pendaftar telah melampaui 400 ribu orang.
“Alhamdulillah magang sekarang prosesnya sedang seleksi oleh perusahaan, dan kita baru buka batch pertama 50.000 orang, dan antusiasme luar biasa. Yang daftar itu lebih dari 400.000,” ujarnya.
Ia menjelaskan saat ini proses seleksi berada di tangan perusahaan. Pemerintah berharap peserta yang lolos dapat ditempatkan sesuai kebutuhan industri dan bidang studinya agar memperoleh pengalaman kerja yang maksimal.
Selain program magang, Kemnaker juga memperluas pelatihan vokasi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pelatihan vokasi itu ada 270.000 orang. Ini sekarang sedang kita data, kurikulumnya sudah siap, instrukturnya sudah siap. Kita sudah melatih 70.000, dan kita akan tambahkan 270.000 pelatihan vokasi di 43 balai yang ada di Kemnaker. Dan nanti kita juga akan berikan alokasi untuk balai-balai yang ada di daerah,” kata Yassierli.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat. Ia mengungkapkan inflasi nasional turun menjadi 2,88 persen dari sebelumnya 3 persen, sementara Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur kembali berada di atas level ekspansif, yakni 50,2.
Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diperkirakan tetap berada pada kisaran 5,2 hingga 5,4 persen, lebih tinggi dibanding perlambatan ekonomi global yang diproyeksikan hanya sekitar 3 persen.
“Terkait dengan kondisi ekonomi kita secara fundamental kuat. Kemarin baru diumumkan inflasi sudah 2,88%, turun dari 3% sebelumnya.
PMI juga naik di atas 50. Kemudian besok akan diumumkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang range-nya menurut saya sih antara 5,2% sampai 5,4%. Jadi relatif semua masih berada pada angka yang benar.
Sehingga tentu momentum ini kita harus jaga ke kuartal ketiga dan kuartal keempat,” kata Airlangga ditemui usai pembukaan Rakerkonas Apindo.
Ia menambahkan pemerintah terus menjaga daya tahan ekonomi melalui pengendalian harga energi, stabilitas harga pangan, penguatan devisa, hingga percepatan program biodiesel B50.
Dalam sambutannya pembukaan Rakerkonas Apindo, Airlangga Hartarto juga mengajak dunia usaha mendukung perluasan program magang bagi generasi muda. Ia meminta perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Apindo ikut membuka kesempatan bagi mahasiswa.
Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan isu ketenagakerjaan dan keberlangsungan industri padat karya menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) 2026.
Menurut Shinta, APINDO tetap konsisten mengawal terciptanya iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan guna mendorong penciptaan lapangan kerja. Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan menjadi perhatian utama APINDO.
“Jadi kami tetap konsisten, pertama untuk visi kami dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, berkelanjutan untuk penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Shinta.
Ia menjelaskan, APINDO sengaja mengundang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rakerkonas untuk memastikan adanya komitmen bersama dalam melahirkan regulasi ketenagakerjaan yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Nah, oleh karenanya, tentu isu ketenagakerjaan ini menjadi satu isu yang penting, karena kita sedang menggodok RUU Ketenagakerjaan. Makanya kami juga tadi mengundang Pak Dasco untuk juga beliau berikan komitmennya bahwa kita mau produk undang-undang yang win-win yang baik untuk semua, baik pengusaha maupun pekerja,” ujarnya.
Shinta menilai persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan di hilir. Menurutnya, pemerintah juga perlu membenahi berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya PHK, mulai dari regulasi hingga kemudahan perizinan.
“Tentunya masalah PHK adalah suatu masalah yang selalu diangkat, dan ini menjadi suatu kekhawatiran pemerintah juga. Tapi itu adalah masalah di hilirnya. Untuk di hulunya, itu adalah permasalahan yang dihadapi karena apa yang menyebabkan PHK itu terjadi,” katanya.
Ia menambahkan APINDO telah menyiapkan berbagai masukan kepada pemerintah terkait perbaikan regulasi dan kebijakan agar dunia usaha dapat berkembang sekaligus mempertahankan tenaga kerja.
Terkait strategi menjaga industri padat karya yang memiliki rantai pasok luas, Shinta menekankan perlunya keseimbangan antara sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply).
Dari sisi permintaan, menurutnya, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat karena pelemahan permintaan akan langsung berdampak terhadap sektor manufaktur. Sementara untuk pasar global, Indonesia terus berupaya memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan yang telah disepakati.
“Dari segi demand, ini juga menjadi satu perhatian. Kalau demand-nya itu tidak memadai, ada penurunan demand, pasti mempengaruhi industri manufaktur kita. Oleh karenanya demand ini kita juga mesti geliatkan dengan daya beli masyarakat di domestik,” ujarnya.
Maka dari itu, APINDO mendorong pemerintah mengendalikan berbagai faktor biaya produksi, seperti harga bahan baku, biaya logistik, biaya tenaga kerja, hingga penyederhanaan perizinan dan regulasi.
“Dari segi supply, bagaimana kita bisa terus kontrol dari segi kenaikan harga bahan baku, logistics cost, labor cost, kemudian juga perizinan dan regulasi. Jadi ini dua-duanya harus kita kontrol supaya industri padat karya kita bisa terus tumbuh,” kata Shinta.
Ia mengingatkan, apabila permintaan terus melemah dan biaya produksi tidak terkendali, perusahaan pada akhirnya akan terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja. Karena itu, kebijakan yang mampu menjaga iklim usaha dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan keberlangsungan industri padat karya sekaligus mencegah terjadinya gelombang PHK.(*)
