HALLOMAKASSAR.COM –Partai Buruh Sulawesi Selatan akan menggelar aksi menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji 3 kilogram.
Ketua Partai Buruh Sulawesi Selatan, Akhmad Rianto, mengatakan dengan persoalan tersebut, Partai Buruh akan menggelar aksi yang dipusatkan di Kota Makassar pada Kamis 17 September 2026. Adapun titik aksi, di Kantor Gubernur Sulsel, kantor Wali Kota Makassar dan kantor Pertamina.
“Kami mendesak Pertamina dan pemerintah daerah harus ada sikap tegas. Ini yang akan kita minta pada aksi hari Kamis. Apa yang bisa dilakukan gubernur, walikota dan bupati,” kata Akhmad Rianto dalam konferensi persnya di Makassar, Selasa, (15/9/2026).
Ia menyebut persoalan energi ini berakar dari pemerintah pusat yang mengurangi anggaran subsidi pokok rakyat dengan alasan efisiensi.
“Yang sesungguhnya itu tidak efisien. Menurut kami tidak ada pemimpin di Sulsel baik gubernur atau walikota dan bupati yang berani bersuara. Kita biarkan masyarakat antri BBM, susah dapat gas dan pemadaman listrik bergilir dan kita tidak bisa sikap apa-apa,” katanya.
Sementara itu, Imran, Ketua Partai Buruh Kabupaten Selayar, menyebut masyarakat Selayar menjadi pihak yang sangat terdampak dengan persoalan krisis energi. Pihaknya berharap ada penambahan LPG untuk Selayar.
“Selayar betul-betul terdampak. Di beberapa SPBU antrian cukup panjang, LPG kurang dan solar juga. Banyak nelayan tak melaut karena ada pengurangan solar. Pertamina juga tak mau terima tabung berkarat sementara Selayar itu laut,” katanya.
Olehnya itu, Partai Buruh dari Kepulauan Selayar dipastikan akan ikut bergabung dalam aksi di kota Makassar pada Kamis mendatang. Terlebih karena penderitaan masyarakat Selayar disebut tidak diperjuangkan oleh anggota dewan daerah pemilihan Selayar.
“Kami tetap akan hadir untuk suarakan penderitaan warga Selayar agar Pertamina bisa menambah BBM dan LPG ke Selayar. Karena persoalan kelangkaan BBM ini sama sekali tidak ada anggota dewan yang perjuangkan nasib warga Selayar, betul buta dan tuli khususnya di dapil selayar dan DPR RI yang mendampingi, tidak ada yang memperjuangkan sama sekali,” jelas Imran yang juga Kordinator KPBI Selayar.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut telah mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30% kepada pemerintah pusat untuk antisipasi meningkatnya kebutuhan BBM yang memicu antrean panjang di SPBU.
“Alhamdulillah sudah mulai terurai. Tentu kita akan melihat evaluasi tentang bagaimana kemudian permintaan penambahan kuota Sulsel,” kata Andi Sudirman usai rapat evaluasi serta monitoring terhadap kebijakan penanganan antrean BBM di Aula Rujab Gubernur Sulsel pada Senin (14/9/2026).
Rapat itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, unsur Forkopimda Sulsel dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Hiswana Migas Sulsel.
Andi Sudirman menyebut, salah satu penyebab meningkatnya antrean pengisian BBM adalah terjadinya migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah beberapa hari terakhir telah menunjukkan hasil positif. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang perlahan berkurang.
“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujar Munafri.
Sejumlah kebijakan juga telah diterapkan untuk mengurai kepadatan, seperti pembelajaran daring, work from home (WFH), pengaturan jadwal pengisian BBM, hingga mendorong penambahan kuota BBM dari pemerintah pusat.
“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” jelasnya.(*)
