HALLOMAKASSAR.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan resmi menjalin kolaborasi strategis dengan komunitas Gusdurian Makassar dan Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sulsel.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian tentang Pendidikan Pengembangan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan, bertempat di Makassar, Sabtu (31/1).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, tidak hanya menjadi penonton dalam kontestasi politik, melainkan menjadi pemegang kendali dalam menjaga integritas demokrasi di ruang digital.
Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah, menegaskan bahwa komunitas pemuda harus menjadi moral force atau kekuatan moral yang berdiri di garis depan pengawasan.
“Pemuda adalah penggerak dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, tantangan ke depan tidak mudah. Kita dihadapkan pada persoalan regulasi yang dinamis, rendahnya literasi digital, serta lompatan teknologi yang bisa menjadi celah manipulasi demokrasi,” ujar Alamsyah dalam sambutannya.
Sejalan dengan itu, Koordinator Gusdurian Makassar, Faturrahman Marzuki, menekankan bahwa pengawasan pemilu harus tumbuh secara organik. Menurutnya, nilai-nilai pluralisme yang dibawa Gusdurian adalah kunci untuk menjaga agar persaingan politik tidak berubah menjadi konflik horizontal.
Di sisi lain, Megawati dari perwakilan pemuda yang hadir, mematahkan anggapan bahwa Gen Z adalah generasi yang rapuh. Ia merujuk pada kekuatan penggerak pemuda di berbagai belahan dunia, seperti revolusi di Bangladesh, yang digerakkan melalui media sosial.
“Gen Z punya cara sendiri. Kami menggunakan media sosial bukan untuk sekadar pamer, tapi sebagai alat perlawanan organik. Jika di Bangladesh pemuda bisa melakukan perubahan besar, maka di Indonesia, melalui pengawasan partisipatif ini, kami akan membuktikan bahwa kami adalah pengendali demokrasi digital yang tangguh,” tegas Megawati.(*)
