HALLOMAKASSAR.COM – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menerima dan berdiskusi dengan sejumlah pegiat pemilu di Kota Makassar yang didominasi kalangan anak muda. Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan pemilu serta tantangan pemantauan pemilu dan pilkada di era digital. Diskusi berlangsung di ruang kerja Mardiana, Jumat (14/3/2026).
Diskusi ini menghadirkan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan komunitas pemantau pemilu, di antaranya Netfid Sulsel, Netfid Makassar, Perisai Demokrasi, PMII Cabang Gowa, Kopri PMII Cabang Makassar, Angkatan Muda Indonesia Gowa, serta Alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi kelompok pemantau pemilu, mulai dari keterbatasan akses data hingga keamanan relawan di lapangan.
Perwakilan Netfid Sulsel menyampaikan bahwa keterbukaan data pemilu masih menjadi isu penting dalam proses pemantauan. Data resmi dari lembaga penyelenggara pemilu dinilai terkadang sulit diakses secara real-time sehingga menyulitkan kerja pemantauan yang membutuhkan informasi cepat dan akurat.
Selain itu, aspek keamanan relawan juga menjadi perhatian. Di beberapa daerah, pemantau independen kerap menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk tim sukses maupun elite lokal.
Sementara itu, perwakilan komunitas Gusdurian, Megawati, menyoroti tantangan lain, yakni masih terbatasnya jumlah relawan yang memiliki kapasitas pemantauan memadai serta belum optimalnya koordinasi antara pemantau independen dan lembaga pengawas pemilu.
“Banyak relawan muda, tetapi belum semuanya memahami prosedur pemantauan,” tegas Mega.
Di sisi lain, isu pengawasan pemilu di ruang digital juga menjadi sorotan penting dalam diskusi tersebut.
Pegiat demokrasi dari Perisai Demokrasi, Annisa, menilai perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam proses demokrasi, terutama terkait penyebaran disinformasi.
Menurutnya, hoaks politik kini dapat menyebar sangat cepat melalui berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga WhatsApp. Bahkan, teknologi manipulasi konten seperti *deepfake* mulai menjadi ancaman serius dalam proses pemilu.
Selain itu, praktik *microtargeting* politik melalui iklan digital berbasis data pemilih dinilai berpotensi memengaruhi perilaku pemilih secara sangat spesifik. Kondisi tersebut diperparah dengan algoritma media sosial yang memperkuat polarisasi melalui fenomena *echo chamber*.
Para peserta juga menilai sistem pemantauan pemilu berbasis digital hingga saat ini belum berkembang secara optimal, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga pengawas pemilu dan masyarakat sipil.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyambut baik diskusi tersebut. Ia menilai keterlibatan masyarakat sipil, khususnya kalangan muda, merupakan bagian penting dalam memperkuat ekosistem pengawasan pemilu.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga pengawas dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan proses demokrasi berjalan transparan, jujur, dan adil.
“Kami menyambut baik keterlibatan pegiat pemilu, khususnya anak muda, dalam memperkuat pengawasan demokrasi. Tantangan pemilu hari ini tidak hanya di lapangan, tetapi juga di ruang digital. Karena itu, kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan transparan dan berintegritas,” ujar Mardiana Rusli.
