HALLOMAKASSAR.COM –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto masih menimbulkan polemik di Sulawesi Selatan.
Itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Senin, (11/5/2026), terkait adanya pengaduan masyarakat soal program MBG dianggap tidak tepat sasaran hingga menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi secara sistematik dan terstruktur.
RDP ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo (PKB), yang dihadiri sejumlah anggota legislatif, antaranya, Kadir Halid (Golkar), Sofyan Syam (Golkar), Mizar Roem (NasDem, Heriwawan (Demokrat), Andi Patarai Amir (Golkar), Andi Nirawati (Gerindra), Andi Patudangi (Gerindra), Abdul Rahman (PKS)dan Andi Azizah Irma Wayudiyati (NasDem).
RDP ini dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Badan Gizi Nasional Wilayah Sulawesi Selatan, Handayani Syaukani dan perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Legislator dari Partai Gerindra, Andi Nirawati, menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program MBG, khususnya menyangkut kualitas pengelolaan makanan, sosialisasi gizi, hingga sistem pengawasan penerima manfaat.
Ia mengapresiasi kepedulian berbagai pihak yang dinilai turut mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan visi Indonesia Emas 2045.
“Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya dan perhatian terhadap negeri ini. Semua masukan yang diberikan tentu memiliki tujuan baik untuk bangsa dan negara,” ujarnya.
Andi Nirawati menyebut, berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan komunikasi dengan pihak dapur penyedia MBG, terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab.
Menurutnya, ada bahan baku seperti ayam yang terlalu lama berada di luar sebelum diolah sehingga memengaruhi kualitas makanan. Selain itu, terdapat pula makanan yang dinilai kurang matang karena keterbatasan waktu memasak sebelum didistribusi ke penerima manfaat.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah menyusun petunjuk teknis (juknis) pengelolaan bahan baku secara lebih rinci, termasuk standar waktu penyimpanan dan pengolahan makanan.
Tak hanya itu, Andi Nirawati juga mendorong adanya pelatihan khusus bagi juru masak, asisten juru masak, kepala SPPG, dan ahli gizi agar mampu menghadirkan variasi menu yang lebih beragam dan sesuai dengan selera masyarakat di berbagai daerah.
Ia menilai menu MBG tidak boleh monoton karena dapat menimbulkan kejenuhan pada anak-anak penerima manfaat. Menurutnya, variasi menu tetap dapat dikembangkan tanpa mengurangi kandungan gizi yang dibutuhkan.
Selain aspek teknis pengolahan makanan, Andi Nirawati juga menekankan pentingnya sosialisasi masif mengenai manfaat gizi dari program MBG. Berdasarkan hasil reses yang dilakukan, ia menemukan masih ada anak-anak yang enggan mengonsumsi makanan yang disediakan pemerintah.
“Anak-anak perlu diberikan pemahaman tentang manfaat makanan bergizi bagi tubuh mereka. Dengan begitu akan muncul kesadaran untuk mengonsumsi makanan tersebut,” katanya.
Ia juga mengusulkan adanya standarisasi rentang harga bahan baku guna mengantisipasi fluktuasi harga di pasar yang dapat memengaruhi kualitas penyediaan makanan di setiap dapur MBG.
Di sisi lain, Andi Nirawati menilai perlu adanya sistem pengaduan terpadu berbasis digital yang memungkinkan masyarakat memberikan kritik, saran, maupun koreksi terkait penerima manfaat dan pelaksanaan program MBG di lapangan.
Menurutnya, mekanisme pelaporan yang baik dapat menjadi langkah pengendalian dini guna mencegah polemik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program pemerintah.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendataan alergi makanan pada setiap penerima manfaat untuk mencegah kesalahpahaman terkait kasus kesehatan yang mungkin muncul setelah makanan dikonsumsi.
Andi Nirawati meminta data anak-anak yang tidak bersekolah agar dapat ditindaklanjuti bersama pihak terkait, termasuk melalui koordinasi dengan dinas perempuan dan anak serta lembaga pendidikan.
Sementara Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Elang Timur (GMP ELIT Indonesia), Pahlevi, menyampaikan pelaksanaan MBG masih terjadi berbagai persoalan. Di mana, keterlambatan distribusi makanan, pelanggaran standar operasional, hingga indikasi adanya kelompok tertentu diduga mengambil keuntungan.
“Terus bermunculan terkait dugaan adanya praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan MBG. Dugaan pelanggaran standar operasional, hingga indikasi permainan kelompok tertentu yang diduga mengambil keuntungan dari program tersebut,” katanya.
Selain itu, GMP ELIT juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi makanan yang diterima peserta didik dengan anggaran telah ditetapkan. Ia menyebut sejumlah dapur SPPG di Sulawesi Selatan diduga belum memenuhi standar higienitas dan pengawasan gizi secara maksimal.
“Dinamika persoalan Program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Selatan, kami menilai bahwa kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program negara yang seharusnya berpihak kepada rakyat dan peserta didik,” ujarnya.
“Jangan sampai program yang seharusnya menjadi solusi kesejahteraan justru berubah menjadi ladang praktik mafia dan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Kepala KPPG BGN Sulsel, Handayani Syaukani, menyampaikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat sebanyak 824 unit. Dari total tersebut, sebanyak 555 SPPG telah beroperasi, sementara 113 SPPG lainnya saat ini berstatus suspend atau penghentian sementara.
Handayani menjelaskan, program tersebut melibatkan total 38.781 tenaga kerja, termasuk kepala SPPG, akuntan, dan petugas dapur. Selain itu, terdapat 36.821 relawan yang turut bekerja mendukung operasional SPPG di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan.
“Terkait dengan berbagai penolakan penerima manfaat, itu kami terima aspirasi itu. Tentu saja perlu membutuhkan banyak kajian, banyak diskusi, kalau kami pada dasarnya ingin mengawal program ini dengan baik. Kami harapkan yang dikritisi itu adalah implementasi atau pelaksanaannya, bukan pada programnya,” kata Handayani.
Waka DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menyebut RDP ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait progra MBG di Sulawesi Selatan. Kendati, terdapat sejumlah persoalan di lapangan terkait dapur MBG dinilai tidak sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.
“Bahwa terdapat banyak hal-hal di lapangan soal dapur MBG ini yang tidak sesuai dengan standar-standar operasi yang sudah ditentukan. Sehingga mereka datang sini meminta klarifikasi. Jadi sepanjang itu bisa dilaksanakan langsung oleh KPPG Sulawesi Selatan itu langsung ditindaklanjuti,” katanya.
Menurut Legislator PKB ini, untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Sulsel akan meneruskan rekomendasi kepada pihak terkait.
“Tapi yang menyangkut kewenangan pusat itu langsung kami buatkan untuk rekomendasi ke BGN, ke pusat. Seperti itu. Jadi sementara kami menyimpulkan semuanya, mungkin besok kami akan menunjukkan apa-apa saja yang menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyangkut RDP hari ini,” imbuhnya.(*)
