HALLOMAKASSAR.COM— Capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Triwulan III 2026 yang menembus 5,75 persen secara tahunan dinilai belum mampu menjawab persoalan lapangan kerja bagi generasi muda. Meski pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,47 persen, namun jumlah pengangguran di daerah ini justru merangkak naik.
Direktur Economic Transformation and Oversight Studies (ETOS) POLITICA, Najamuddin Arfah, mengingatkan pemerintah daerah Sulawesi Selatan agar tidak terbuai oleh statistik pertumbuhan ekonomi semata.
Menurutnya, secara kumulatif ekonomi Sulsel memang berlari di angka 6,05 persen dan menempati peringkat kesembilan secara nasional sebagai motor kawasan timur Indonesia, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh angkatan kerja muda.
“Angka pertumbuhan ini kerap dikutip sebagai prestasi di berbagai forum resmi. Padahal jika dicermati lebih dalam, ada paradoks yang menyedihkan. Saat ekonomi dikabarkan tumbuh kencang, jumlah pengangguran di Sulsel justru ikut bertambah,” kata Najamuddin dalam keterangannya di Makassar, Rabu (18/11/2026).
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per Agustus 2026, jumlah pengangguran di provinsi ini tercatat sebanyak 211,92 ribu orang, atau bertambah sekitar 2,97 ribu orang dibandingkan tahun lalu. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun terus menanjak selama tiga tahun berturut-turut hingga menyentuh 4,23 persen.
Alumni Magister (S2) Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin (Unhas) ini menyoroti komposisi pengangguran tersebut yang mayoritas diisi oleh anak muda lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi.
“Tingkat pengangguran kelompok usia muda di Sulsel bertahan di kisaran 9,47 persen. Artinya, hampir sepuluh dari setiap seratus anak muda kita tidak punya pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi Sulsel sedang lagi pesta-pestanya, sayangnya anak-anak muda daerah ini tidak ikut menikmati pesta pertumbuhan ekonominya,” ujar mantan Sekjen PB HMI MPO periode 2018–2020 itu.
Najamuddin menjelaskan, ketimpangan antara laju pertumbuhan dan serapan tenaga kerja dipicu oleh karakter sektor pendorong ekonomi yang terlalu bertumpu pada industri padat modal. Pada Triwulan III 2026, ekonomi Sulsel ditopang oleh industri pengolahan yang melesat 9,85 persen serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,66 persen.
Meski menandai pergeseran dari wilayah agraris menuju industri modern dan digital, karakter industri pengolahan skala besar serta sektor digital sangat bergantung pada mesin canggih, perangkat lunak, dan investasi raksasa.
“Pabrik-pabrik besar memang menghasilkan nilai tambah triliunan rupiah. Namun, mereka tidak butuh ribuan pekerja baru, melainkan hanya merekrut segelintir tenaga ahli dengan keahlian yang sangat spesifik,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, ETOS POLITICA mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota segera mengoreksi arah kebijakan pembangunan daerah.
Pertama, pemerintah perlu memberi insentif dan kemudahan izin bagi investasi sektor padat karya berbasis agro-industri, perikanan, dan pariwisata yang sanggup menyerap tenaga kerja lokal secara massal.
Kedua, kurikulum pendidikan vokasi di SMK dan perguruan tinggi harus diselaraskan dengan kebutuhan riil dunia usaha di Sulsel agar lulusan baru tidak tersisih akibat ketidaksesuaian keterampilan.
Ketiga, pemerintah daerah diminta memperluas akses permodalan produktif dan pendampingan pasar bagi UMKM serta wirausaha muda agar sektor informal bisa naik kelas menjadi penyedia lapangan kerja yang layak.







