HALLOMAKASSAR.COM – Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Muhammad Ruslin menyampaikan pihaknya sedang menelusuri dugaan praktik kekerasan dalam proses pengaderan mahasiswa.
Viral di media sosial, dugaan tersebut terjadi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).
Prof Ruslin mengatakan, penelusuran dilakukan setelah muncul laporan dan informasi yang beredar.
“Kita sementara ini ada dapat kemarin dari pertanian, kemudian terakhir yang kemarin yang viral itu FMIPA,” ujarnya Prof Ruslin yang disadur dari website Identitas Unhas, Rabu, (9/9/2026).
Untuk kasus di FMIPA, Unhas telah berkoordinasi dengan pihak fakultas, termasuk Wakil Dekan I FMIPA. Penanganan ini juga melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Unhas.
Prof Ruslin mengatakan, FMIPA telah membentuk tim Komite Etik untuk menelusuri kebenaran informasi yang beredar. Sementara itu, laporan dari Fakultas Pertanian telah diteruskan kepada pihak fakultas untuk ditindaklanjuti.
“Kita butuh proses pencarian bukti-bukti, fakta-fakta yang terjadi yang sebenarnya,” katanya.
Lebih lanjut, Prof Ruslin menegaskan pelaku kekerasan yang terbukti dapat dikenai sanksi tegas hingga drop out (DO). Ia menyebut Unhas sebelumnya telah menjatuhkan sanksi DO terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan kekerasan. Rektor Unhas
Terkait kemungkinan pembekuan lembaga mahasiswa, Prof Ruslin mengatakan keputusan tersebut akan bergantung pada hasil penelusuran dan evaluasi. Pembekuan dapat dilakukan apabila praktik tersebut terbukti bertentangan dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku di kampus.
“Kalau betul terbukti, pasti kita akan bekukan. Kita evaluasi,” tegas Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Unhas itu.
Ia menegaskan, lembaga mahasiswa semestinya menjadi ruang yang memberikan perlindungan dan teladan kepada mahasiswa baru, bukan melakukan tindakan kekerasan.Pertambangan Berkelanjutan
Sementara itu, isu bahwa kasus tersebut telah sampai ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), ia mengatakan hal itu masih sebatas isu dan belum diterima secara resmi oleh Unhas. Prof Ruslin memastikan, proses penanganan kasus tetap berjalan meskipun belum ada instruksi dari Kemendiktisaintek. (*)
