HALLOMAKASSAR.COM – Organisasi Pandu Negeri kembali menggelar kuliah umum bertajuk Public Lecture Series edisi ke-003. Acara yang berlangsung di Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 9 Mei 2026.
Diskusi kali ini mengangkat tema besar “Situasi Global dan Arah Politik Negeri” dengan fokus khusus pada peran generasi muda dalam konsep To Build the World A New. Tema ini membedah tantangan politik terkini serta bagaimana kaum muda dapat mengambil peran strategis di tengah dinamika global yang terus berubah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber, yakni, Rocky Gerung (Pengamat Politik), Prof. Hamid Awaluddin (Praktisi Hukum, dan Andi Luhur Prianto (pakar kebijakan publik).
Ketua Pelaksana Public Lecture Series, Ishadi Ishak, menyampaikan kegiatan Pandu Negeri telah dilaksanakan di tiga kota, yakni pertama di Jogja, kedua di Surabaya, dan ketiga di Makassar.
Konsep Pandu Negeri ini, kata Ishadi, merupakan gagasan yang pernah dipaparkan oleh Presiden Ir. Soekarno dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Sehingga di tengah dinamika geopolitik global serta berbagai tantangan yang terus berkembang, generasi muda tidak hanya diharapkan menjadi penonton, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam menentukan arah masa depan bangsa.
“Melalui forum ini, kami berharap hadir ruang diskusi yang sehat, terbuka, dan mencerahkan. Bukan hanya sekadar mendengar pandangan para pembicara, tetapi juga membangun kesadaran kritis bahwa masa depan Indonesia membutuhkan generasi yang berpikir luas, berani berdialog, dan siap mengambil peran di masa mendatang,” ujarnya.
Kegiatan Public Lecture Series ini juga disaksikan langsung sejumlah tokoh politik di Sulawesi Selatan. Antaranya Anggota DPR RI Andi Ridwan Wittiri dan mantan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.
Kesempatan itu, Andi Ridwan Wittiri, menyoroti sistem Pemilihan Umum legislatif yang berdasarkan suara terbanyak, bukan mengacu kaderisasi.
Menurutnya, sistem kaderisasi penting agar anggota DPR tidak hanya terpilih karena popularitas atau perolehan suara yang tinggi, tetapi mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
“Kalau kita memulai dari proses kaderisasi yang baik, maka ke depan kita akan memiliki anggota yang benar-benar siap dan bertanggung jawab,” katanya.
“Karena itu, saya berpandangan bahwa ke depan tanggung jawab anggota DPR harus benar-benar diperhitungkan. Jangan hanya karena memperoleh suara terbanyak seseorang langsung menjadi anggota DPR,” sambungnya.
Ia juga menyoroti penyelenggara Pemilu. Di mana sistem ad hoc, kata dia, memungkinkan adanya evaluasi dan seleksi ulang sehingga penyelenggara pemilu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai politik dan penganggaran.
“Saya akan menyampaikan di DPR kepada komisi terkait, bahwa penyelenggara pemilu itu sebaiknya bersifat ad hoc.
Mengapa? Karena jika tidak memahami politik maupun penganggaran, maka setelah satu periode selesai mereka dapat dievaluasi dan dipilih kembali pada pemilu berikutnya. Dengan sistem ad hoc, akan ada penyegaran dan proses seleksi ulang sehingga kualitas penyelenggara dapat terus diperbaiki,” harapnya.
Sementara Danny Pomanto, menyoroti pentingnya membangun tujuan bersama dalam mendorong kemajuan demokrasi dan peradaban bangsa.
Danny menyinggung bagaimana Singapura mampu berkembang menjadi negara maju meski memiliki wilayah yang kecil.
“Kenapa kamu takut dengan Singapura? Singapura hanya setitik merah. Namun justru karena keterbatasan itu mereka mampu memaksimalkan seluruh potensinya,” ujar Danny.
Menurutnya, konsep red dot yang selama ini melekat pada Singapura kini telah berubah menjadi semangat kolektif untuk menghadapi tantangan bersama. Ia mencontohkan ancaman tenggelamnya Singapura pada tahun 2100 yang disebut berhasil mempersatukan seluruh elemen masyarakat untuk mencari solusi demi masa depan negara mereka.
Danny menilai Indonesia juga pernah memiliki momentum persatuan ketika menghadapi tantangan besar, seperti pada masa reformasi maupun peristiwa 1965. Karena itu, ia berpendapat demokrasi hanya bisa berkembang jika masyarakat memiliki musuh bersama.
“Kalau kita ingin demokrasi kita maju, kita harus mampu menciptakan musuh bersama,” katanya.
Danny juga menyoroti kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Menurutnya, rasa takut masih menjadi penghambat utama kemajuan bangsa.
“Kecerdasan hari ini sangat takut dengan hukum. Hukum kita takut kepada politik, politik kita takut dengan kekuasaan, kita tidak akan pernah benar-benar maju, dengan itu,” tegas Danny.
Sementara Rocky Gerung, mengkritik fenomena homeless intellectual discourse atau tunawisma diskursus intelektual di panggung politik saat ini yang kering akan perdebatan substantif.
“Kita butuh sekolah-sekolah kader untuk mengaktifkan kembali kondisi berpikir. Apa yang kita hadapi hari ini bukan sekadar krisis minyak atau gas, melainkan krisis sistem dan ideologi global,” ujar Rocky.
Ia menantang generasi muda khususnya Makassar untuk menyiapkan proposal gagasan baru bagi dunia, sebagaimana Soekarno dahulu menawarkan Pancasila di panggung internasional.
“Perang memiliki risiko yang bisa dihitung, namun ada ketidakpastian (uncertainty) yang hanya bisa dihadapi dengan infrastruktur berpikir yang kokoh. Generasi baru harus mampu memberikan percakapan intelektual untuk membangun dunia kembali,” pungkasnya.(*)
