HALLOMAKASSAR.COM– Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham didorong maju sebagai calon ketua DPD Golkar Makassar dalam Musyawarah Daerah (Musda). Namun Aliyah harus mengantongi diskresi dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia karena baru hengkang dari Demokrat.
“Jika benar nanti pada akhirnya harus dipimpin oleh Ibu Aliyah, maka kami mengharapkan bisa juga lahir diskresi untuk Ibu Aliyah karena Ibu Aliyah kan belum cukup lima tahun jadi pengurus (kader),” kata Supriansa kepada wartawan baru – baru ini.
Dia menilai Aliyah layak memimpin Golkar Makassar apabila mendapatkan diskresi dari DPP. Pengajuan diskresi tersebut nantinya dilakukan ke tingkat pusat dengan menyertakan data dan pertimbangan mengenai calon yang dimohonkan.
“Kalau beliau (Ketum/Sekjen) bertanya tentang data-data pemohon diskresi ya diberikan data-datanya seperti apa orangnya dan dasar pertimbangannya dimohonkan diskresi,” jelasnya.
Terkait alasan Aliyah didorong memimpin Golkar Makassar, Supriansa menyebut adanya dinamika politik setelah Munafri Arifuddin (Appi) yang sebelumnya menjabat Ketua Golkar Makassar kini memimpin Partai Demokrat Sulsel. Sementara itu, Aliyah yang merupakan wakil Appi di pemerintahan Kota Makassar kini bergabung dengan Golkar.
“Ini kepentingan pemerintahan, kepentingan masyarakat. Kebetulan wakilnya (Aliyah) Demokrat pindah ke Golkar, dengan posisi silang seperti itu, saya rasa bisa semakin memperkuat pemerintahan di Kota Makassar karena wali kota dan wakil wali kota memegang partai yang besar,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Supriansa, Aliyah bukan satu-satunya kader yang berpeluang maju dalam Musda Golkar Makassar. Supriansa menyebut sejumlah nama lain yang mulai mencuat, di antaranya Ketua AMPI Sulsel Andi Nurhaldin dan Anggota DPRD Makassar Andi Suharmika.
“Di Makassar bukan hanya Ibu Aliyah yang muncul namanya. Ada beberapa nama seperti Andi Nurhaldin, ada juga Suharmika,” katanya.
Supriansa menambahkan, jadwal Musda Golkar Makassar hingga kini belum ditetapkan. Namun DPD I Golkar Sulsel menargetkan seluruh Musda di 24 kabupaten/kota rampung pada akhir Desember 2026.(*)
