UMI Makassar Serukan Jalan Tengah Solusi Kebangsaan

HALLOMAKASSAR.COM – Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar mengirim surat kepada petinggi negara. Surat tersebut berupa maklumat yang berisi seruan jalan tengah solusi bangsa dalam memelihara persatuan, keadilan dan nilai kemanusiaan di tengah gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Makassar.

Hal itu diungkapkan oleh Rektor UMI Prof Hambali Thalib, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Prof Masrurah Mokhtar, Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI Prof Mansyur Ramly dan petinggi akademik UMI lainnya.

Sebagai kampus ilmu dan ibadah, pendidikan dan dakwah, serta kampus pengabdian dan perjuangan, UMI terpanggil untuk memberi seruan kebangsaan yang sejuk dan membangun lewat maklumat moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

“Surat (maklumat) kita sudah ada. (Kepada) Presiden tembusan kepada lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD dan Kementerian,” kata Prof Hambali, Minggu (30/8/2025).

Prof Hambali juga menyerukan ajakan UMI pada semua pihak agar senantiasa menjaga persatuan, keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Pentingnya peran generasi muda dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dengan cara-cara yang bermartabat.

Untuk itulah, maklumat moral ini juga ditujukan kepada seluruh civitas akademika, alumni, mahasiswa, masyarakat Sulsel hingga bangsa Indonesia secara umum.

“Kami mengajak mahasiswa untuk menyuarakan kepentingan rakyat dengan arif, bijaksana, dan beradab, berlandaskan nilai agama dan budaya, termasuk kearifan lokal Bugis-Makassar yang menjunjung tinggi siri’ na pacce,” pesannya.

Bukan itu saja, ia juga mengingatkan agar perjuangan intelektual dan kemanusiaan tidak dilakukan dengan cara-cara merusak. Menurutnya, aksi damai, dialogis, dan membangun akan lebih memberi solusi ketimbang tindakan anarkis.

“Mengimbau seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan anarkis yang hanya menimbulkan luka, kerugian, dan mengaburkan nilai luhur perjuangan itu sendiri,” tegasnya.

UMI menilai bahwa seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, politisi, TNI, Polri, masyarakat sipil, hingga tokoh agama dan pemuda, harus kembali kepada nilai dasar kebangsaan.

“Keadilan sosial disebut sebagai panglima kebijakan, sementara kebenaran dan kejujuran mesti menjadi roh politik dan pemerintahan,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, Prof Hambali juga mengatakan, sejak 29 hingga 30 Agustus ini, semua mata disajikan gejolak di berbagai daerah di Indonesia. Suara masyarakat yang resah mencerminkan menurunnya kepercayaan kepada politisi, pemerintah, maupun aparat penegak hukum.

Sehingga situasi ini disebut bukan hal yang dapat dipandang sebagai masalah biasa, karena menyangkut sendi-sendi kepercayaan yang merupakan pondasi keberlangsungan bangsa dan negara.

Prof Hambali menjelaskan, duduk masalah dan fakta yang terjadi. Menurunnya kepercayaan publik bukan semata akibat isu politik sesaat, melainkan akumulasi rasa ketidakadilan, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, serta adanya jurang antara elite dengan masyarakat.

Termasuk, kata dia, aparat penegak hukum dan pemerintah saat ini menghadapi ujian berat dalam menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat di tengah sorotan publik terhadap praktik yang dianggap tidak transparan dan tidak adil.

“Mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil, sangat diduga sedang mencari arah baru dalam memperjuangkan keadilan sosial dan masa depan yang lebih baik,“ bebernya.

Dilanjutkan Hambali, UMI memandang kondisi seperti ini, seluruh komponen bangsa Pemerintah, Politisi, TNI, Polri, masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, dan mahasiswa seharusnya sudah duduk bersama dengan kepala dingin untuk sama-sama mencari solusi.

“UMI dengan pengalaman panjang pengabdian kepada bangsa menawarkan beberapa gagasan strategis, untuk menenangkan psikologi massa dan memulihkan kepercayaan,” tambanya.

Sementara Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, Prof Mansyur Ramly menambahkan bahwa pemerintah bersama seluruh elemen bangsa perlu membuat komitmen terbuka, bukan sekadar seremonial, melainkan berupa peta jalan keadilan sosial yang terukur, transparan dan dibawah pengawasan rakyat.

Pemerintah, politisi, dan aparat penegak hukum disebut harus kembali kepada bahasa rakyat. Yakni sederhana, jujur, menyejukkan, dan tidak penuh retorika sebab rakyat butuh kejujuran, bukan sekadar narasi indah.

“Prioritas anggaran negara harus diarahkan lebih besar untuk pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan, bukan sekadar proyek-proyek besar yang menjauh dari denyut nadi rakyat,” tegasnya.

Untuk itulah, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, pemuda, dan ormas disebut harus dilibatkan dalam forum dialog kebangsaan dalam mencari jalan tengah persoalan yang ada. Menurut Prof Mansyur, inilah cara terbaik meredam gejolak dan mengembalikan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara.

“Penegakan hukum harus berwajah adil, humanis, dan transparan. Ketika rakyat percaya aparat berdiri untuk keadilan, maka rasa aman dan damai akan lahir dengan sendirinya,” pungkasnya. (*)