HALLOMAKASSAR.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting.
Langkah strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Semester I yang digelar di Makassar, Rabu, 7 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus Ketua TPPS Provinsi Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi.
Rapat ini dihadiri oleh para wakil bupati dan wali kota se-Sulsel yang bertindak sebagai Ketua TPPS daerah, termasuk Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., serta jajaran pemangku kepentingan terkait. Dalam arahannya, Fatmawati menekankan pentingnya komitmen bersama, akurasi data, dan penghapusan ego sektoral demi memastikan seluruh program penanganan berjalan tepat sasaran hingga ke tingkat terbawah.
Ia juga meminta seluruh puskesmas di Sulsel mendata dan membuat berita acara untuk sarana pengukuran anak yang rusak agar segera dapat dianggarkan pembaruannya.
“Persoalan stunting ini harus kita selesaikan bersama dengan melibatkan seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat. Dengan koordinasi multisektor, kita optimistis penurunan stunting dapat terus diwujudkan meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran,” ujar Fatmawati.
Pada kesempatan yang sama, Ketua TPPS Kabupaten Bone, Andi Akmal Pasluddin, memaparkan capaian positif di wilayahnya. Data TPPS Bone mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 608 anak (1,48 persen) pada Januari 2026 menjadi 370 anak (1,04 persen) pada September 2026.
“Penanganan stunting di Kabupaten Bone dilakukan melalui komitmen tegas berupa nota kesepahaman (MoU) yang memuat klausul evaluasi jabatan bagi pimpinan yang tidak memenuhi target,” ujarnya.
Selain intervensi medis dan kesiapan rujukan ke RSUD, Pemkab Bone juga menggandeng Baznas untuk penyaluran bantuan sembako dari desa ke desa serta mengencangkan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dari hulu.
“Kami ingin tidak ada anak yang terlambat mendapatkan penanganan. Jika ada yang sakit dan membutuhkan pelayanan lebih lanjut, kepala puskesmas bersama aparat setempat harus segera membawa ke RSUD. Kami juga siap jika capaian Bone harus diukur dan diverifikasi sesuai data yang kami sampaikan,” jelasnya.(*)
