HALLOMAKASSAR.COM – Dalam forum Musyawarah Nasional Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) yang digelar pertengahan Oktober 2026 di Jakarta, Ketua ISLA (Ikatan Sarjana Kelautan) Universitas Hasanuddin, Darwis Ismail ST,MM mengusung tiga gagasan yang menjadi tema strategis peningkatan pembangunan kelautan dalam forum Munas tersebut.
“Ketiga gagasan yang akan dibawa dalam forum Munas itu sangat strategis dan menyentuh inti dari berbagai tantangan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia saat ini,” kata Darwis Ismail yang juga menjadi salahsatu kandidat calon ketua umum Iskindo yang dihubungi, sabtu malam (10/10/2026).
Ketiga poin gagasan tersebut, lanjut Darwis memiliki relevansi yang sangat kuat jika diusung oleh Iskindo di masa datang.
Pertama, mendesak pembentukan kembali dinas kelautan dan perikanan (DKP) tingkat kabupaten/kota. Karena sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan wilayah laut (0–12 mil) ditarik penuh ke pemerintah provinsi.
Dampak dari aturan itu banyak kabupaten/kota yang membubarkan atau menggabungkan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dinas lain (seperti Pertanian atau Pangan).
Mengapa hal tersebut mendesak, karena menurut Darwis, penarikan kewenangan ini sering kali menciptakan vacuum of power dan memperlambat pelayanan di tingkat akar rumput. Masyarakat pesisir, nelayan kecil, dan pembudidaya berinteraksi langsung di wilayah kabupaten/kota, sementara rentang kendali dinas tingkat provinsi sering kali terlalu jauh.
Oleh karena itu itu, Iskindo dapat menginisiasi kajian akademis dan advokasi kebijakan (policy brief) untuk merevisi regulasi terkait, sehingga kabupaten/kota kembali memiliki wadah kelembagaan (dinas) yang fokus mengurus wilayah pesisir, perizinan nelayan kecil, penyuluhan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Yang kedua, penginisiasian BUMN khusus budidaya biota ekonomi tinggi. Menurut Darwis, sektor maritim Indonesia membutuhkan penggerak utama (center of excellence sekaligus komersialisasi) pada komoditas marikultur bernilai tinggi (seperti lobster, kerapu, udang vaname, rumput laut kualitas industri, hingga kerang mutiara).
Selama inAdai budidaya komoditas bernilai tinggi masih didominasi pemain swasta besar atau pembudidaya tradisional yang kekurangan modal dan teknologi. BUMN khusus budidaya dapat berperan sebagai offtaker (pembeli siaga), penyedia benih unggul, riset terapan, sekaligus stabilisator harga pasar internasional.
Adapun peran Iskindo bisa menjadi think tank dalam menyusun feasibility study (uji kelayakan) serta model bisnis BUMN ini, agar tidak hanya mengejar profit tetapi juga mendorong inklusivitas nelayan/pembudidaya lokal melalui pola kemitraan (plasma-inti).
Dan yang ketiga, mendorong pembentukan Perhimpunan Ahli Kelautan Indonesia (PAKI). Keberadaan wadah keprofesian resmi, menurut Darwis, sangat krusial untuk menjamin standar kompetensi, sertifikasi, serta perlindungan hukum bagi para profesional di bidang ilmu dan teknologi kelautan.
Indonesia membutuhkan kepastian standar profesi kelautan (mulai dari pemetaan laut, survei hidrografi, oseanografi, hingga konservasi maritim) agar dapat bersaing secara global dan memberikan masukan berbasis bukti (evidence-based policy) kepada pemerintah.
Peran Iskindo mengonsolidasikan pakar dari akademisi, peneliti (BRIN), praktisi industri, dan birokrat untuk memformulasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kelautan serta melegalkan himpunan profesi ini secara formal.
Langkah-langkah di atas dapat menjadi agenda strategi utama ISKINDO dalam menyusun rekomendasi kebijakan nasional (national ocean policy).
Darwis Ismail menekankan agar ketiga poin gagasan ini menjadi program utama Iskindo kedepan dan memperjuangkannya siapapun yang terpilih jadi Ketum Iskindo diforum Munas Iskindo yang sebentar lagi digelar di Jakarta. ***
