HALLOMAKASSAR.COM– Pemerintah Kota Makassar bersama jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama melakukan evaluasi dan memperkuat langkah strategis terhadap implementasi sejumlah proyek strategis tahun 2026.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek Strategis Pemerintah Kota Makassar bersama Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, beserta rombongan di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menjelaskan Supervisi KPK tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan agar pembangunan di Kota Makassar dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Jajaran Pemerintah Kota Makassar bersama Rombongan Wilayah IV KPK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan, khususnya dari sisi tahapan perencanaan, manajemen konstruksi, hingga pelaksanaannya di lapangan.
“Ini adalah rapat pencegahan yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu bisa berjalan tepat waktu tanpa ada potensi untuk mangkrak dan sebagainya,” ujarnya.
Poyek strategis Pemerintah Kota Makassar yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut, di antaranya pembangunan Stadion Untia, pembangunan Makassar Government Center (MGC) tahap II, pembangunan Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis jenjang SD dan SMP, pembangunan PAUD Negeri Tamalanrea, serta revitalisasi Lapangan Karebosi.
Melalui forum tersebut Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikam bahwa seluruh catatan dan masukan jajaran KPK akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar.
Appi menggaris bawahi, waktu menjadi salah satu faktor paling penting dalam memastikan proyek strategis pemerintah dapat diselesaikan sesuai target.
Ia meminta Kepala SKPD teknis bersama Inspektorat Kota Makassar memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan segera mengambil langkah apabila ditemukan potensi masalah.
“Waktu tidak menunggu kita untuk menyelesaikan. Ibu Inspektur dan seluruh teman-teman di SKPD untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan tepat waktu dan selesai,” tegasnya.
Menurutnya, proyek fisik dan infrastruktur yang mengalami keterlambatan yang terlalu jauh dari jadwal pelaksanaan akan berpengaruh terhadap kemungkinan penyelesaian pekerjaan dalam tahun berjalan.
Karena itu, Appi menekankan pentingnya memperbaiki proses perencanaan agar pelaksanaan proyek tidak terjebak pada target waktu yang tidak realistis.
“Proses perencanaan harus lebih diperbaiki lagi ke depannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat anggaran yang dikeluarkan menjadi anggaran yang sia-sia,” katanya.
Selain aspek waktu dan perencanaan, Appi juga menyoroti pentingnya menjaga proses pengadaan barang dan jasa agar berjalan secara transparan serta bebas dari potensi konflik kepentingan.
Sejalan dengan masukan dari jajaran KPK, Ia meminta seluruh jajaran dinas terkait memperhatikan rekam jejak penyedia dan memastikan tidak terdapat persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.
“Jangan sampai terindikasi di dalamnya ada para penyedia atau pemenang tender yang mendapatkan red flag atau ada catatan dari KPK. Yang kedua, jangan sampai ada oknum-oknum yang punya hubungan-hubungan lain secara internal dengan para penyedia dan atau pihak ketiga,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin proyek yang telah menghabiskan anggaran justru berakhir dengan keterlambatan, tidak selesai, atau bahkan mangkrak. Untuk itu, Appi menegaskan bahwa catatan dan masukan yang diberikan dalam supervisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah.
Di akhir pertemuan, Appi menyampaikan apresiasi kepada KPK yang telah memberikan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Kota Makassar.(*)
