Menteri Keuangan Rencana Menaikkan Transfer ke Daerah

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 13 September 2025 - 06:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HALLOMAKASSAR.COM— Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 setelah ramai beberapa pemerintah daerah (pemda) menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) ratusan persen.

Ia menyampaikan peningkatan TKD dilakukan karena sejumlah pemda mempermasalahkan anggaran mereka yang dipotong. Rencana ini, ucapnya, sedang dibahas dengan DPR.

“Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI), mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” kata Purbaya pada GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8 Persen di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9).

“Tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” sambungnya.

Kendati demikian, Purbaya belum bisa memastikan berapa besar kenaikan anggaran TKD. Besarannya masih akan dibahas dengan Komisi XI DPR.

“Ya akan ditingkatkan. Belum (ada angka pasti). Ini akan diusulkan sama Komisi IX,” katanya.

Dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, anggaran TKD dipatok sebesar Rp650 triliun. Jumlah tersebut turun Rp214 triliun dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

Sementara itu, sejumlah daerah memang menaikkan PBB-P2 beberapa waktu lalu. Kebijakan ini justru memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Termasuk di Sulawesi Selatan.***

Berita Terkait

Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Kejagung
Dorong Perajin Indonesia Mendunia, Selvi Gibran Minta Pengurus Dekranas – Dekranasda Kedepankan Kauntitas
Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Penyebaran LGBT Ancaman Nonmiliter
BPJS Akan Tertibkan Perusahaan yang Tidak Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan
Mahkamah Konstitusi Putuskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung
Ditolak Sejumlah Organisasi, MUI Tetap Perjuangan Sanksi Pidana Perilaku LGBT
FAO Akui Keunggulan Pangan Nasional: Stok Beras Melimpah, Indonesia Tak Lagi Impor dan Siap Ekspor
MK Tolak Permohonan Uji Materiil Soal Kuota Internet Hangus

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 12:09 WIB

Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Kejagung

Jumat, 10 Juli 2026 - 18:12 WIB

Dorong Perajin Indonesia Mendunia, Selvi Gibran Minta Pengurus Dekranas – Dekranasda Kedepankan Kauntitas

Rabu, 8 Juli 2026 - 07:57 WIB

Presiden Prabowo Terbitkan Perpres Penyebaran LGBT Ancaman Nonmiliter

Kamis, 2 Juli 2026 - 09:17 WIB

BPJS Akan Tertibkan Perusahaan yang Tidak Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan

Selasa, 30 Juni 2026 - 13:56 WIB

Mahkamah Konstitusi Putuskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung

Berita Terbaru

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.

Nasional

Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus Kejagung

Sabtu, 11 Jul 2026 - 12:09 WIB