Membangun Kota Pintar, Merawat Peradaban

LONTARA+ dan Ikhtiar Makassar Menjemput Masa Depan Kota yang Manusiawi dan Berkelanjutan

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 19 November 2026 - 13:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Mashud Azikin (Anggota Dewan Lingkungan Kota Makassar/ Pemerhati Sosial-Ekologis)

Sebuah kota tidak otomatis menjadi beradab hanya karena pemerintahannya semakin pintar menggunakan teknologi. Aplikasi boleh semakin canggih, pelayanan publik semakin cepat, dan data semakin mudah diakses. Namun, kemajuan itu kehilangan makna jika warganya masih hidup berdampingan dengan sampah yang menumpuk, sungai yang tercemar, udara yang tidak sehat, serta ketimpangan sosial yang belum terselesaikan. Sebab, tujuan akhir pembangunan bukanlah menciptakan kota yang sekadar pintar, melainkan kota yang mampu memanusiakan manusia dan menjaga kehidupan.

Pada 18 November 2026, Makassar memperoleh pengakuan nasional sebagai Terbaik I kategori Pemerintah Daerah Kota dalam Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta. Penghargaan tersebut diraih melalui inovasi LONTARA+, sebuah aplikasi super yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu pintu.

Tentu, ini kabar menggembirakan. Apalagi bagi kota yang sedang berjuang memperbaiki banyak persoalan perkotaan. Mulai dari pelayanan publik, kemacetan, banjir, kemiskinan, hingga persoalan persampahan yang seolah tak pernah selesai.

Namun, sebagai seseorang yang menaruh perhatian pada persoalan lingkungan dan pembangunan perkotaan, saya kira penghargaan ini perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar kabar tentang kemenangan sebuah aplikasi.

Sebab, sebuah kota tidak otomatis menjadi berkelanjutan hanya karena pemerintahannya sudah menggunakan teknologi digital.

Kota pintar bukan sekadar kota yang memiliki banyak aplikasi. Kota pintar adalah kota yang mampu menggunakan pengetahuan, teknologi, dan partisipasi warganya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan.

Ketika Teknologi Bertemu dengan Persoalan Warga

LONTARA+ lahir dari gagasan sederhana: satu kota, satu aplikasi. Selama ini, masyarakat kerap dihadapkan pada banyak aplikasi pemerintah dengan fungsi berbeda-beda. Untuk mengurus administrasi kependudukan menggunakan aplikasi tertentu, membayar pajak melalui kanal lain, menyampaikan pengaduan melalui saluran berbeda, dan mengakses layanan kesehatan melalui pintu yang tidak sama.

Bagi sebagian orang, situasi itu mungkin bukan persoalan besar. Tetapi bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu, akses teknologi, atau kemampuan memahami prosedur birokrasi, fragmentasi layanan justru menjadi beban tambahan.

Di sinilah gagasan LONTARA+ menemukan relevansinya.

Melalui satu pintu digital, masyarakat dapat mengakses layanan administrasi, perizinan, pembayaran pajak, retribusi persampahan, pengaduan infrastruktur, hingga layanan kesehatan. Bahkan, laporan mengenai tumpukan sampah, kerusakan jalan, dan banjir dapat disertai foto serta titik koordinat lokasi.

Secara konseptual, ini merupakan lompatan penting dalam tata kelola pemerintahan.

Dulu, warga harus mendatangi kantor pemerintah untuk menyampaikan keluhan. Sekarang, cukup melalui telepon genggam. Dulu, pengaduan bisa mengendap dalam tumpukan berkas. Sekarang, warga dapat memantau perkembangan penanganannya.

Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: teknologi hanya menyediakan alat. Kualitas pelayanan tetap ditentukan oleh manusia yang mengoperasikannya.

Aplikasi boleh canggih, tetapi jika laporan warga tidak ditindaklanjuti, kecanggihan itu hanya akan menjadi dekorasi digital birokrasi.

Jangan sampai pemerintah merasa sudah bekerja karena memiliki dasbor yang penuh angka, sementara warga masih sibuk mencari siapa yang bersedia mendengarkan keluhannya.

Kita tentu tidak ingin melahirkan birokrasi yang semakin pintar membuat aplikasi, tetapi semakin sulit ditemukan ketika masyarakat membutuhkan penyelesaian masalah.

Dari Penghargaan Menuju Keberanian Mengubah Keadaan

Ada lima kota yang menonjol dalam SAA 2026. Makassar dengan LONTARA+, Jambi dengan Kampung Bahagia, Semarang dengan transformasi pengolahan sampah, Surabaya dengan Ekonomi Biru Greenland, serta Mojokerto dengan Gerbang Wali.

Masing-masing menawarkan pendekatan yang berbeda. Ada yang mengandalkan integrasi digital, pemberdayaan komunitas, ekonomi sirkular, perlindungan ekosistem pesisir, dan pelayanan berbasis kewilayahan.

Jika dicermati, terdapat pesan penting dari kompetisi tersebut: pembangunan berkelanjutan tidak memiliki satu resep tunggal.

Kota tidak harus meniru seluruh program kota lain. Yang perlu ditiru adalah keberanian menemukan solusi berdasarkan persoalan dan potensi lokal.

Makassar boleh belajar dari Jambi tentang bagaimana kampung menjadi pusat pemberdayaan. Makassar juga bisa belajar dari Semarang tentang bagaimana sampah dipandang sebagai sumber daya ekonomi, bukan sekadar barang buangan. Dari Surabaya, kita bisa belajar bahwa pembangunan ekonomi tidak harus mengorbankan ekosistem pesisir.

Penghargaan seharusnya membuka ruang belajar semacam itu.

Sebab, piala hanya membuktikan bahwa sebuah kota pernah dinilai berhasil pada suatu periode. Ia tidak memberikan jaminan bahwa kota tersebut akan terus berhasil menghadapi persoalan pada masa mendatang.

Di sinilah tantangan kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin menjadi menarik. Keberhasilan meraih predikat Terbaik I harus diterjemahkan menjadi kemampuan menjaga konsistensi kebijakan, memperkuat kelembagaan, dan memastikan inovasi tidak berhenti ketika masa kepemimpinan berganti.

Kota berkelanjutan membutuhkan sistem yang bekerja melampaui masa jabatan seorang kepala daerah.

LONTARA+ dan Ujian Ekologis Makassar

Bagi saya, salah satu aspek paling menarik dari LONTARA+ adalah kemampuannya mengintegrasikan pengaduan masyarakat dengan persoalan lingkungan perkotaan.

Bayangkan jika setiap laporan warga tentang sampah yang menumpuk, saluran drainase tersumbat, pencemaran sungai, atau kerusakan ruang terbuka hijau dapat masuk ke dalam satu sistem yang terintegrasi.

Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan laporan berjenjang dari RT, RW, lurah, dan camat. Warga dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan lingkungan secara langsung.

Tetapi, lebih jauh daripada itu, data yang terkumpul seharusnya dapat digunakan untuk membaca pola persoalan.

Misalnya, kawasan mana yang paling sering mengalami penumpukan sampah? Kelurahan mana yang memiliki tingkat kepatuhan pemilahan sampah paling rendah? Saluran drainase mana yang berulang kali tersumbat? Wilayah mana yang paling rentan terhadap genangan dan banjir?

Jika data tersebut diolah secara konsisten, pemerintah dapat bergerak dari pola kerja reaktif menuju kebijakan preventif.

Inilah esensi evidence-based policy: kebijakan yang lahir dari fakta, bukan sekadar asumsi, persepsi, atau kebiasaan birokrasi.

Makassar membutuhkan pendekatan semacam ini, terutama dalam menghadapi persoalan persampahan.

Dengan timbulan sampah yang mencapai ratusan hingga sekitar seribu ton per hari, persoalan kota ini tidak mungkin diselesaikan hanya dengan memperbanyak armada pengangkut dan memperluas kapasitas tempat pemrosesan akhir.

Kita membutuhkan perubahan mendasar dari hulu.

Pemilahan sampah di rumah tangga, penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik, pengembangan kompos, budidaya maggot, pemanfaatan eco-enzyme, serta penguatan ekonomi sirkular harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan kota.

Di sinilah LONTARA+ dapat mengambil peran lebih strategis.

Aplikasi ini tidak cukup hanya menjadi kanal pengaduan sampah. Ia perlu berkembang menjadi instrumen pemantauan kinerja ekologis kota.

Misalnya, mengintegrasikan data rumah tangga yang telah melakukan pemilahan, jumlah bank sampah aktif, volume sampah organik yang berhasil diolah, capaian pengurangan sampah setiap kelurahan, hingga respons pemerintah terhadap pengaduan lingkungan.

Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada urusan administrasi, tetapi menjadi instrumen perubahan perilaku masyarakat.

Sebab, persoalan lingkungan sesungguhnya bukan semata-mata persoalan teknologi pengangkutan dan pengolahan. Ia juga merupakan persoalan kebudayaan, kesadaran, dan tanggung jawab kolektif.

Kita tidak mungkin membangun kota bersih dengan mentalitas membuang sampah sembarangan. Kita juga tidak mungkin membangun kota hijau jika masyarakat masih menganggap urusan lingkungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Jangan Sampai Warga Hanya Menjadi Pengguna Aplikasi

Ada satu hal yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian serius dalam pengembangan kota digital: inklusivitas.

Tidak semua warga memiliki telepon pintar. Tidak semua orang terbiasa menggunakan aplikasi. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang sama.

Lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, dan warga yang tinggal di kawasan dengan keterbatasan akses internet tidak boleh tertinggal hanya karena pemerintah sedang bersemangat melakukan transformasi digital.

Kota yang berkelanjutan harus memastikan bahwa teknologi memperkecil kesenjangan, bukan justru menciptakan kesenjangan baru.

Karena itu, pelayanan langsung melalui kantor kelurahan, kecamatan, pusat pelayanan publik, dan kanal pengaduan konvensional tetap harus tersedia.

Jangan sampai masyarakat yang tidak mampu mengunduh aplikasi justru kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan.

Lebih dari itu, warga tidak boleh hanya ditempatkan sebagai konsumen layanan digital. Mereka harus menjadi subjek pembangunan.

Dalam konteks ini, semangat SDGs sesungguhnya mengandung pesan filosofis yang sangat mendasar: tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal (leave no one behind).

Artinya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa banyak aplikasi yang diunduh, berapa banyak transaksi digital yang dilakukan, atau seberapa cepat pemerintah menyelesaikan administrasi.

Kita juga harus bertanya: apakah warga miskin mendapatkan pelayanan lebih baik? Apakah anak-anak memperoleh lingkungan yang lebih sehat? Apakah masyarakat pesisir terlindungi dari kerusakan ekosistem? Apakah generasi mendatang masih memiliki ruang hidup yang layak?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi ukuran kemajuan sebuah kota.

Mengubah Penghargaan Menjadi Gerakan Peradaban

Saya selalu berpandangan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknokratis. Dibutuhkan perubahan cara berpikir, perubahan perilaku, dan perubahan kebudayaan masyarakat.

Pemerintah memang memiliki kewenangan, anggaran, dan perangkat kebijakan. Namun, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian.

Di tingkat paling kecil, ada keluarga yang menentukan bagaimana sampah dikelola. Ada RT dan RW yang mengorganisasi warganya. Ada komunitas yang menggerakkan kesadaran lingkungan. Ada sekolah yang membentuk karakter generasi muda. Ada dunia usaha yang menentukan apakah aktivitas ekonominya memperhatikan daya dukung lingkungan.

Semua memiliki peran.

Karena itu, saya membayangkan LONTARA+ tidak hanya menjadi produk inovasi Diskominfo atau instrumen pelayanan pemerintah kota. Lebih jauh, ia dapat menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan dunia usaha.

Data pemerintah bertemu dengan pengetahuan masyarakat. Kebijakan publik bertemu dengan inisiatif komunitas. Teknologi bertemu dengan kearifan lokal.

Jika itu dapat diwujudkan, Makassar tidak hanya sedang membangun kota digital, tetapi juga sedang membangun ekosistem kewargaan yang lebih kuat.

Sebab, masa depan kota tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih pemerintah mengelola teknologi, tetapi juga oleh seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Dan kepercayaan tidak lahir dari penghargaan. Ia lahir dari pengalaman sehari-hari ketika warga melihat persoalannya benar-benar diselesaikan.

Kota yang Hebat Adalah Kota yang Memanusiakan Manusia

Penghargaan SDGs Action Awards 2026 merupakan capaian yang patut diapresiasi. Predikat Terbaik I untuk Makassar melalui LONTARA+ memberikan pesan bahwa inovasi tata kelola digital dapat menjadi salah satu jalan mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Namun, saya ingin mengajak kita melihat penghargaan ini dari sudut pandang yang lebih luas.

Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan betapa hebatnya sebuah aplikasi, sementara lupa membicarakan manusia yang seharusnya mendapatkan manfaat darinya.

Jangan sampai kita terlalu bangga dengan transformasi digital, tetapi abai terhadap transformasi perilaku.

Jangan sampai kita berhasil membangun kota yang semakin terkoneksi secara teknologi, tetapi semakin terputus secara sosial dan ekologis.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kota bukanlah seberapa banyak gedung yang berdiri, seberapa canggih aplikasi yang dimiliki, atau seberapa banyak penghargaan yang dipajang di ruang kerja kepala daerah.

Ukuran sesungguhnya adalah apakah anak-anak dapat menghirup udara yang lebih bersih, apakah warga dapat menikmati sungai yang tidak tercemar, apakah sampah tidak lagi menjadi ancaman, apakah ruang publik dapat diakses semua kalangan, dan apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak.

Kota yang pintar harus mampu membaca data. Kota yang bijaksana harus mampu membaca penderitaan warganya.

Dan kota yang berkelanjutan harus mampu menjaga kehidupan, bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk generasi yang belum dilahirkan.

LONTARA+ boleh menjadi pintu menuju Makassar yang lebih modern. Tetapi kesadaran ekologis, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada manusia harus tetap menjadi fondasi perjalanannya.

Sebab, pada akhirnya, kita tidak sedang berlomba membangun kota yang paling pintar.

Kita sedang berjuang membangun kota yang paling layak untuk ditinggali.

Makassar, 19 November 2026

Berita Terkait

419 Tahun Makassar, Kepemimpinan Appi dalam Menjaga Harmoni Keberagaman
Munafri-Aliyah Menyalakan Harapan Lewat Kerja Nyata
HUT Ke-419 Tahun, Munafri dan Inisiasi Gagasan Brilian Membangun Kota Makassar
Dari Limbah Pasar Menjadi Berkah Biru
BELLIGERENT ATTITUDE: Tajam Mengeritik, Tumpul Mengoreksi Diri
IHSG dan Harga Sebuah Kepercayaan
Dua Tahun Prabowo–Gibran: Menjaga Stabilitas, Memperkuat Fondasi
Appi dan Logika Personal Kapital

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:24 WIB

Membangun Kota Pintar, Merawat Peradaban

Selasa, 10 November 2026 - 14:17 WIB

419 Tahun Makassar, Kepemimpinan Appi dalam Menjaga Harmoni Keberagaman

Senin, 9 November 2026 - 20:00 WIB

Munafri-Aliyah Menyalakan Harapan Lewat Kerja Nyata

Minggu, 8 November 2026 - 12:49 WIB

HUT Ke-419 Tahun, Munafri dan Inisiasi Gagasan Brilian Membangun Kota Makassar

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 17:41 WIB

Dari Limbah Pasar Menjadi Berkah Biru

Berita Terbaru

Opini

Membangun Kota Pintar, Merawat Peradaban

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:24 WIB